Ditjen PSP Kementan Bahas Pengelolaan Anggaran 2020, Ini Hasilnya

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), menggelar Rapat Teknis (Ratek) Pengelolaan Anggaran Tahun 2020 di Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (12/2/2020) hingga Jumat (14/2/2020).

Dalam rapat tersebut Ditjen PSP menetapkan, pengelolaan anggaran akan berfokus pada kebijakan lima aspek.

Sekretaris Ditjen PSP Kementan Mulyadi Hendiawan mengatakan, lima fokus utama itu adalah aspek pembiayaan, alat mesin pertanian (alsintan), lahan, Irigasi, serta pupuk dan pestisida.

“Aspek pembiayaan fokus pada perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan inisiasi bank pertanian,” kata Mulyadi dalam keterangan tertulis saat membuka ratek.

Baca juga: Tingkatkan Kinerja Anggaran, Ditjen PSP Kementan Lakukan Konsolidasi

Tahun ini, Kementan menargetkan pembiayaan sektor pertanian yang terserap melalui skema KUR mencapai Rp 50 triliun.

Target itu hampir dua kali lipat realisasi KUR sektor pertanian tahun 2019, yaitu sekitar Rp 30 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, dilakukan beberapa perubahan kebijakan, antara lain penurunan suku bunga dari 7 persen menjadi 6 persen.

Perubahan lainnya adalah peningkatan plafon maksimum KUR dari Rp 25 Juta menjadi Rp 50 Juta.

“Perubahan kebijakan diharapkan akan menarik lebih banyak pelaku usaha tani untuk berpartisipasi dan mengakses program KUR,” kata Mulyadi.

Baca juga: Bunga 6 Persen dan Tanpa Anggunan, KUR Pertanian Jadi Angin Segar Petani

Sementara itu, alokasi anggaran bantuan alsintan sebesar Rp 1,169 triliun, meliputi modernisasi pertanian melalui mekanisasi pertanian prapanen.

Alsinyan untuk modernisasi itu adalah seperti traktor R-2, traktor R-4, pompa air, rice transplanter, chopper, dan cultivator.

Namun, ada yang berubah dari penyediannya. Alsintan prapanen tidak lagi diadakan di daerah, melainkan menjadi wewenang pusat.

“Kali ini bagi-bagi alsintan gratis dikurangi. Hanya yang memenuhi kriteria tertentu yang mendapat bantuan. Selebihnya, kepemilikan alsintan akan didorong melalui pemanfaatan KUR,” ujar Mulyadi.

Baca juga: Dorong Kemandirian Petani, Kementan Siapkan KUR untuk Alsintan

Untuk aspek lahan, fokus akan ditujukan pada perlindungan melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pemetaan lahan pertanian, optimasi lahan rawa dan kering, serta perluasan lahan.

“Maksudnya selain mengoptimalkan lahan rawa dan lahan kering, upaya melawan alih fungsi lahan pertanian melalui LP2B juga harus terus dilakukan,” kata Mulyadi.

Sspek irigasi, lanjut dia, akan fokus pada pengembangan sumber-sumber air irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), embung/dam parit/longstorage, dan irigasi perpompaan atau perpipaan.

“Dalam catatan kami, kegiatan irigasi tahun lalu sangat bagus. Serapan anggaran juga mencapai target. Tahun ini akan digiatkan lagi,” kata Mulyadi.

Baca juga: Naikkan Indeks Pertanaman Padi, Kementan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Ia menambahkan, untuk aspek pupuk dan pestisida, Ditjen PSP fokus pada penyaluran pupuk bersubsidi, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), dan bantuan pupuk organik. Diharapkan masalah distribusi pupuk tak terjadi lagi.

“Yang jelas, ketersediaan pupuk bersubsidi aman. Kami minta pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani yang memang berhak,” kata Mulyadi.

Selain lima fokus di atas, upaya perlindungan usaha tani sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 juga terus dilakukan.

Baca juga: Lindungi Petani dan Peternak, Asuransi Pertanian Siap Diterapkan Serentak Tahun 2021

Upaya perlindungan dilakukan melalui asuransi pertanian, baik Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan premi Rp 36.000 per hektar, atau Asuransi Usaha, Ternak Sapi (AUTS) dengan premi Rp 40.000 per ekor.

“Kami harap ke depannya dapat meluaskan upaya perlindungan usaha petani ke subsektor hortikultura (komoditas bawang merah),” kata Mulyadi.