Pemerintah Wajibkan Perusahaan Besar Beri Bonus ke Pegawainya, Ini Detail Besarannya

Kompas.com - 14/02/2020, 19:25 WIB
Penyerahan Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah ke DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAPenyerahan Draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh pemerintah ke DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan perusahaan besar untui memberikan bonus kepada pekerjanya melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Dikutip dari draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang diperoleh Kompas.com, aturan mengenai pemberian gaji ini diatur dalam Pasal 92 tentang penghargaan lainnya.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja atau buruh," demikian bunyi pasal 92.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja: Kerja 12 Tahun, Buruh Bisa Dapat Bonus 5 Kali Gaji

Adapun besaran penghargaan lainnya atau bonus ini ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Besaran bonus ini dibagi menjadi 5 periode yang berbeda.

Berikut detail besaran bonus yang harus diberikan oleh perusahaan :

1. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 3 tahun, sebesar 1 kali upah.

2. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, sebesar 2 kali upah.

3. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, sebesar 3 kali upah;

4. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, sebesar 4 kali upah.

5. Pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 tahun atau lebih, sebesar 5 kali upah.

Pasal ini juga mewajibkan perusahaan untuk membayarkan bonus kepada pekerja sebanyak 1 kali, selambat-lambatnya 1 tahun setelah aturan ini berlaku.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dengan diberlakukannya aturan bonus ini, pemerintah tidak akan menghapus aturan mengenai pesangon atau penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Dengan ditandatanganinya perjanjian Undang-undang (UU), nanti tenaga kerja dapat sweetener. Kalau pesangon tetap dengan regulasi yang berlaku. Jadi ini beda, on top," kata Airlangga di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Gubernur BI Optimistis 12 Juta Merchant Gunakan QRIS Dalam Waktu Dekat

Whats New
Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Kasus Suap, Sri Mulyani: Ini Jelas Pengkhianatan

Whats New
Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Standard Chartered Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,5 Persen di 2021

Whats New
Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Ini Promo ShopeePay, Tokopedia dan Bukalapak di Maret 2021

Rilis
Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Pesan Luhut kepada Para Pejabat: Jangan Merasa Sombong dan Hebat

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Sri Mulyani Sebut Pegawai DJP yang Diduga Terlibat Kasus Suap Telah Dibebastugaskan

Whats New
Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Soal Dugaan Kasus Suap di Ditjen Pajak, Sri Mulyani: Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Awal 2020

Whats New
Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Vaksinasi Drive Thru Bagi Lansia Resmi Beroperasi di JIExpo Kemayoran

Whats New
Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Ini Sejarah Kepemilikan Saham Pemprov DKI di Perusahaan Bir Anker

Whats New
Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Bank Victoria Siapkan Modal Inti Rp 3 Triliun di 2022 dan Bangun Bisnis Digital

Whats New
Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Prihatin dengan Kondisi Industri Timah Indonesia, Mind Id Berkomitmen Patuhi Peraturan

Rilis
Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Industri Kecil di NTB Ini Sudah Bisa Produksi Ratusan Unit Kendaraan Listrik

Whats New
Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Sesi I IHSG Menguat, Rupiah Beranjak Meninggalkan Level Rp 14.300 Per Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN Terbaru, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Ini Kunci Agar UMKM Dapat Mendunia Versi Sandiaga Uno

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X