Gunakan APBN Tepat Sasaran, BKN Raih Peringkat III IKPA Award

Kompas.com - 18/02/2020, 22:18 WIB
Kepala Biro Keuangan BKN, Wahyu, menerima penghargaan IKPA Award dari Kepala Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi DKI Jakarta, Ludiro di kantor Wilayah DJPBN Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (18/2/2020). Dok. Humas BKNKepala Biro Keuangan BKN, Wahyu, menerima penghargaan IKPA Award dari Kepala Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi DKI Jakarta, Ludiro di kantor Wilayah DJPBN Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur, Selasa (18/2/2020).

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) meraih peringkat III satuan kerja (Satker) dengan nilai rata-rata tertinggi tahun anggaran 2019 dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (18/2/2020), BKN mendapat nilai 94,4 pada IKPA Award.

Sebagai informasi, IKPA merupakan suatu sistem penilaian atas kinerja pelaksanaan anggaran suatu satuan kerja (satker) yang dikembangkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: UU APBN Diketok, Ini Target Ekonomi dan Asumsi Makro 2002

Kepala Biro Keuangan BKN, Wahyu, menerima penghargaan IKPA Award dari Kepala Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi DKI Jakarta, Ludiro.

Penghargaan diberikan pada Selasa (18/2/2020) di aula Kantor Wilayah DJPBN Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur.

Wahyu mengatakan, BKN mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan penilaian Kanwil Wilayah DJPBN Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Ia menegaskan, BKN berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola kinerja pelaksanaan anggaran.

Pengawasan Kementerian Keuangan

Selaku Bendahara Umum Negara (BUN), Kementerian Keuangan mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

"Pengukuran IKPA merupakan salah satu upaya untuk mendukung visi misi Presiden Jokowi mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) yang harus fokus dan tepat sasaran,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, kementerian maupun lembaga yang telah menggunakan APBN tepat sasaran berarti output dan outcome programnya tercapai.

Dengan demikian, ia melanjutkan, dampak program tersebut dapat dinikmati masyarakat.

"Outcome yang dalam hal ini adalah manfaat dari belanja negara terhadap pelayanan publik dan pembangunan, harus dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin yang secara keseluruhan harus tercapai pada akhir tahun,” ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X