Manajemen Bantah Bayar SPP Bisa Pakai GoPay Karena Faktor Nadiem Makarim

Kompas.com - 18/02/2020, 20:45 WIB
Ilustrasi Gopay. Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi Gopay.

JAKARTA, KOMPAS.com - Head of Corporate Communication GoPay, Winny Triswandhani membantah penerapan pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay karena faktor adanya Nadiem Makarim di Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurut dia, langkah tersebut sudah diterapkan GoPay sejak awal 2019 lalu. Kala itu, GoPay telah menjalin kerja sama dengan 50 SMK di Jakarta Utara untuk menerapkan transaksi non-tunai melalui kode QR.

“Jadi inisiatif ini tidak ada kaitannya dengan Kemendikbud,” ujar Winny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Jadi Kenyataan, Kini Bayar Uang SPP Bisa Pakai GoPay

Winny menjelaskan, fitur GoBills dalam GoPay juga bisa digunakan untuk membayar berbagai macam tagihan dan layanan publik lainnya, mulai dari tagihan PDAM, listrik hingga pembayaran zakat.

“Ke depannya, kami akan terus memperluas layanan pembayaran digital ini dan terbuka untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak yang memiliki kesamaan misi untuk meningkatkan pembayaran non-tunai di Indonesia,” kata Winny.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga mengaku pihaknya tak mau menutup pintu terhadap pihak swasta dalam bekerja sama.

“Pihak Kemendikbud tentunya mendukung hal ini dan tidak tertutup kemungkinan bagi pihak swasta manapun untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah selama berada di koridor hukum yang tepat dan dapat memperkuat pelayanan masyarakat yang diberikan,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan apabila sekolah-sekolah menerapkan pembayaran uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay melalui aplikasi Go-Jek.

Menurut dia, pembayaran melalui digitalisasi guna mempermudahkan proses seperti itu tidak bisa dihindarkan, termasuk membayar SPP menggunakan aplikasi. 

Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan protes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Go-Jek.

Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya. 

"Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri," ujar Dede.

"Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," ucap dia. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X