Pengurus Partai Jadi Komisaris BRI, Ini Penjelasan Kementerian BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Hanura Zulnahar Usman didapuk mengisi posisi Komisaris Independen di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BRI.

Penunjukan Zulnahar ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (18/2/2020) lalu.

Mengacu pada aturan yang berlaku secara tegas melarang pengurus partai politik memegang jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Baca juga: 2 Politisi Parpol Pendukung Jokowi di Kursi Komisaris BRI

Dalam bab II soal persyaratan berbunyi: "Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, yaitu bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif," demikian bunyi pasal tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, secara implisit anggota atau kader partai memang dibolehkan menjabat komisaris BUMN. Namun tidak bagi pengurus partai.

Sebagai informasi, Zulnahar Usman merupakan Bendahara Umum atau Bendum Partai Hanura yang masuk dalam kepengurusan partai politik.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, nantinya Zulnahar harus mundur dari posisi Bendum Hanura setelah ditunjuk jadi komisaris di bank pelat merah itu.

"Mereka harus mundur dari kepengurusan Hanura, jadi enggak ada masalah," kata Arya kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Deretan Komisaris Baru BRI, Wamen Jokowi hingga Politikus PDI-P

Menurutnya, penunjukan Zulnahar sebagai komisaris di Bank BRI tak melanggar aturan, karena nantinya kader Hanura itu akan melepas posisinya di partai.

"Jadi otomatis tuh mundur mereka, jadi tidak ada masalah," jelas Arya.

Selain sebagai Bendum Hanura, Zulhanar juga tercatat masuk dalam lingkaran pemerintah dengan masuk sebagai anggota Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) 2016-2020.

KEIN sendiri dibentuk untuk memberikan masukan pada presiden dalam pembangunan ekonomi. Zulhanar juga merupakan salah satu orang terdekat dari Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Lalu selain Zulhanar, wajah lain yang berasal dari parpol pendukung pemerintah di kursi Komisaris BRI yakni Dwi Ria Latifa. Dia merupakan politikus PDI-P yang juga mantan Anggota DPR RI periode 2014-2019.

Selain aktif di partai berlogo banteng moncong putih, Dwi Ria juga dikenal sebagai advokat yang memiliki kantor pengacara sendiri yakni Ria Latifa dan Patner.

Selain sosok dari parpol koalisi, jajaran BRI juga ditempati oleh kalangan dari Istana yakni Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) BUMN.

Hingga saat ini, Tiko juga tercatat masih menjabat Komisaris Utama Bank Mandiri. Namun, belum diketahui secara pasti siapa pengganti Tiko untuk posisi Komisaris Utama Bank Mandiri setelah digeser ke Komisaris Utama BRI.

Baca juga: Bendahara Umum Partai Hanura Jadi Komisaris BRI, Memang Boleh?

Berikut sususan dewan direksi dan komisaris baru Bank BRI:

Komisaris

Komisaris Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Ari Kuncoro
Komisaris: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris: Hadiyanto
Komisaris: Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen: Zulhanar Usman
Komisaris Independen: R Widyo Pramono
Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa

Direksi

Direktur Utama: Sunarso
Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan: Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro: Supari
Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi: Indra Utoyo
Direktur Bisnis, Kecil, Ritel, dan Menengah: Priyastomo
Direktur Kepatuhan: Wisto Prihadi
Direktur Jaringan dan Layanan: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
Direktur Konsumer: Handayani
Direktur Human Capital: Herdy Rosadi Harman