RI Dicoret dari Negara Berkembang, Ini Permintaan Pemerintah ke AS

Kompas.com - 24/02/2020, 16:48 WIB
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa usai rapat soal pemindahan ibu kota baru di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada Amerika Serikat (AS) untuk tetap mempertahankan beberapa fasilitas ekonomi yang diberikan ke Indonesia.

Hal ini seiring keputusan AS yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.

Suharso mengatakan, meski sudah masuk ke kategori negara berpendapatan menengah ke atas, Indonesia masih berada di fase awal.

"Baru saja naik kelas, mestinya tidak bisa ditinggal serta-merta seperti itu, kita tetap memerlukan dukungan internasional," kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Bappenas: RI Akan Diperlakukan Seperti Negara Maju

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu meminta kepada AS untuk mempertahankan fasilitas pembiayaan atau pendanaan terhadap proyek nasional.

Sebab, menurutnya, pendanaan bersumber dari dalam negeri masih sangat terbatas.

"Jadi mau tidak mau kita inginkan (pendanaan), harapan kita, apakah dalam bentuk investasi langsung, dalam bentuk pemberian fasilitas murah jangka panjang, dan kerja sama ekonomi lainnya," tutur dia.

Suharso pun memastikan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh AS akan berdampak terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pastilah (berdampak ke RPJMN)," kata dia.

Baca juga: Indonesia Mau Adopsi Strategi Ekonomi Sirkular, Apa Itu?

Pasalnya, dengan dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang maka akan ada pencabutan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya diterima.

Salah satu keistimewaan yang akan hilang dengan dicabutnya status negara berkembang ialah pinjaman yang tidak lagi murah.

"Tapi tidak terlalu mahal, karena kita masih di tengah," ujarnya.

Selain itu, Indonesia nantinya tidak lagi mendapat keistimewaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama. Sebab, kata dia, Indonesia akan diperlakukan layaknya negara maju oleh AS.

Baca juga: Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X