Sebelum BI Biayai Defisit Fiskal, Pemerintah Cari Alternatif Pembiayaan Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Salah satu isi Perppu menyebut, Bank Indonesia (BI) diizinkan untuk membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) melalui pembelian Surat Utang Negara (SUN) serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana karena wabah virus corona (Covid-19).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SUN dan SBSN di pasar perdana bagi BI merupakan langkah terakhir.

Baca juga: Perppu Terbit, BI Boleh Biayai Defisit APBN Lewat Pembelian Surat Utang Pemerintah

Bila pasar sudah mampu menyerap kebutuhan penerbitan SUN atau SBSN, langkah terakhir tidak diperlukan.

"Kami tegaskan bahwa didalam Perppu, pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) BI adalah the last resource, jika diperlukan," kata Perry dalam konferensi video, Kamis (2/4/2020).

Sebagai last lender, BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melihat tambahan-tambahan pembiayaan lain yang diperlukan pasar terlebih dahulu, usai mempertimbangkan postur anggaran dan sumber dana yang tersedia baik dari realokasi maupun Sisa Anggaran Lebih (SAL).

Bisa saja, nilai penerbitan SUN maupun SBSN seperti global bond nantinya ditingkatkan dari rencana semula 8 miliar dollar AS menjadi 10 miliar dollar AS.

Baca juga: Pemerintah Akan Terbitkan Pandemic Bonds, Bisa Langsung Dibeli BI

"Investor bisa melihat bahwa penerbitan bonds di global masih dimungkinkan ditingkatkan dari rencana 8 miliar dollar AS ke 10 miliar dollar AS atau yang lain. Ini sedang dirumuskan untuk melihat bagaimana penggunaan anggaran yang ada," sebut Perry.