Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bea dan Cukai Tunda Survei Harga Rokok hingga Juni 2020

Kompas.com - 06/04/2020, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto memastikan pelaksanaan pemantauan Harga Transaksi Pasar (HTP) produk tembakau akan ditangguhkan hingga Juni 2020.

HTP adalah harga jual akhir rokok ke konsumen. Keputusan tersebut merupakan salah satu poin relaksasi yang diberikan oleh DJBC untuk Industri Hasil Tembakau melalui Surat Edaran Nomor SE-05/BC/2020 menyusul adanya pandemi virus corona (Covid-19).

Kebijakan relaksasi dijalankan DJBC di masa tanggap darurat bencana non alam ini untuk meminimalkan interaksi langsung antara petugas Bea Cukai dengan pelaku pasar selama pandemi corona berlangsung.

Baca juga: Didorong Kenaikan Tarif, Penerimaan Cukai Rokok Melesat 11 Kali Lipat

“Survei kan harus turun (ke lapangan), sementara di sisi lain dianjurkan atau bahkan diperintahkan untuk work from home, maka dari itu pemantauan harga transaksi pasar kita tunda sampai Juni,” ujar Nirwala dalam keterangannya, Senin (6/4/2020).

Selain penangguhan pemantauan HTP dari Maret 2020 menjadi Juni 2020, Surat Edaran ini juga memuat perihal penundaan pengembalian pita cukai dari 1 Juni 2020 menjadi 1 Agustus 2020.

Pun kemudahan penggunaan pita cukai dalam satu pabrikan yang sama.

Sebelumnya pengawasan implementasi HTP ini diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 37/2017, dimana Bea dan Cukai akan melakukan pengawasan HTP setiap kuartal untuk memastikan kepatuhan HTP di pasar.

Relaksasi pada industri tentu akan sangat membantu industri hasil tembakau (IHT) sehingga pabrikan memiliki kesempatan lebih panjang untuk menyesuaikan harga di pasar.

Baca juga: Jadi Pintu Masuk Rokok Ilegal, Pemerintah Lakukan Ini di Sulsel

Lebih lanjut Nirwala mengatakan, tujuan dilakukan pemantauan adalah untuk menilai kepatuhan pabrikan, apakah akan sesuai dengan HTP atau tidak.

Adapun HTP rokok diatur dalam PMK 152/2019. Berdasarkan aturan tersebut, HTP untuk rokok tidak boleh lebih rendah dari 85 persen harga jual eceran yang tercantum pada pita cukai.

“Jika distribusi segala macam terganggu, otomatis akan bias datanya karena ini berbicara supply and demand juga,” ujar Nirwala.

Ia pun berharap relaksasi ini dapat memberi ruang Industri Hasil Tembakau untuk terus berjalan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Bidik Peningkatan Kunjungan Turis Asing, Sandiaga Bakal Jajaki Potensi China, India, sampai Taiwan

Whats New
Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Kantor SiCepat Cabang Rangkasbitung Dibobol Maling, Perusahaan akan Ganti Rugi Paket yang Rusak dan Dicuri

Whats New
Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Kepala Otorita: Ada Investor yang akan Berinvestasi untuk Pembangunan IKN di Kuartal II-2023

Whats New
Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Sebanyak 5,5 Juta Wisatawan Asing Kunjungi Indonesia Sepanjang 2022

Whats New
OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

OJK akan Rampingkan Jumlah BPR Jadi 1.000 Dalam 5 Tahun Mendatang

Whats New
Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Menko Airlangga: Tahun Politik Jadi Vitamin Baru untuk Pemulihan Ekonomi 2023

Whats New
Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Usai Negatif, Ekonomi Bali Pulih Tumbuh 4,84 Persen di 2022

Whats New
Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Tahap I Ditarget Rampung 2024

Whats New
 Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Ekonomi 2022 Tumbuh 5,31 Persen, Menko Airlangga: Tertinggi di Masa Pemerintahan Jokowi

Whats New
KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

KKP Buka Peluang Investasi di Kawasan Teluk Cendrawasih

Rilis
Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Jumlah Investor Kripto Terus Tumbuh, Edukasi Perlu Terus Digalakkan

Whats New
Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Jadwal KA Bandara Soekarno-Hatta Februari 2023

Work Smart
Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Kepala Otorita Curhat Sisa 559 Hari Kejar Target Keinginan Jokowi Gelar Upacara 17 Agustus di IKN

Whats New
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022 Tertinggi Sejak 2013

Whats New
Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Soal Merger 2 Bank Penuhi Modal Inti Rp 3 Triliun, OJK: Juni 2023 Selesai Prosesnya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+