Kompas.com - 12/04/2020, 17:12 WIB
Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan saat menggelar apel pagi. Saat ini,ASN di Pemprov Sumsel meniadakan finger print dan kembali menggunakan absensi manual, untuk mencegah penyebaran virus corona. ISTIMEWAAparatur Sipil Negara (ASN) di kantor Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan saat menggelar apel pagi. Saat ini,ASN di Pemprov Sumsel meniadakan finger print dan kembali menggunakan absensi manual, untuk mencegah penyebaran virus corona.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan mudik Lebaran. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona ke berbagai daerah.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah atau Mudik Bagi ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dikutip dari keterangan resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Minggu (12/4/2020), sanksi bagi PNS yang nekat mudik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Lalu Peraturan Pemerintah No 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Baca juga: Sri Mulyani: Gaji Ke-13 dan THR PNS Golongan I, II, III Sudah Disediakan

Berikut sederet sanksi berat bagi PNS yang nekat mudik di tengah upaya penanggulangan virus corona atau Covid-19:

  1. Penundaan kenaikan gaji berkala
  2. Penundaan kenaikan pangkat
  3. Penurunan pangkat 1 tingkat selama 1 tahun
  4. Penurunan pangkat 1 tingkat selama 3 tahun
  5. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  6. Pembebasan jabatan atau dicopot dari jabatannya

Dikonfirmasi Kompas.com, Plt. Kepala Biro Humas BKN, Paryono, membenarkan sanksi bisa diberikan bagi PNS yang tidak mematuhi larangan pemerintah soal mudik di tengah pandemi virus corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tugas PNS di rumah

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PAN RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, surat edaran larangan mudik bagi PNS diterbitkan untuk memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan partisipasi dari seluruh ASN.

Baca juga: BIN Buka Lowongan Relawan Penanganan Corona, yang Lolos Bisa Jadi PNS

"Pertama, adalah meminta ASN untuk tidak mudik, di dalam Idul Fitri tahun ini. ini dalam rangka mendukung langkah pemerintah untuk social distancing dan menekan penyebaran seminimal mungkin," tutur Dwi dalam video conference.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Juli 2021, Harga Minyak Mentah Indonesia Naik Jadi 71,17 Dollar AS per Barel

Whats New
[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas 'Words Bubble Up Like Soda Pop' | 'Rurouni Kenshin: The Beginning' Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel 'Venom' Dirilis

[TREN FILM KOMPASIANA] Romansa Musim Panas "Words Bubble Up Like Soda Pop" | "Rurouni Kenshin: The Beginning" Anti Klimaks | Trailer Kedua Sekuel "Venom" Dirilis

Rilis
BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

BEI: Penggalangan Dana di Pasar Modal Semester II Masih Menjanjikan

Rilis
Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Erick Thohir Minta Direksi BUMN Perhatikan Karyawannya yang Terkena Covid-19

Rilis
Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Terus Tumbuh, Transaksi QRIS Meroket 214 Persen

Whats New
Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Modalku Luncurkan Pinjaman Terproteksi untuk Pendana, Apa Itu?

Rilis
Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Catat, Ini Tiga Perbedaan Skema Subsidi Gaji Tahun 2021 dengan 2020

Whats New
Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Bantuan UKT Rp 2,4 Juta Segera Cair, Begini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Anthony Salim Lakukan Aksi Gadai Saham DCII, Ini Penjelasan Manajemen

Whats New
Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Serikat Karyawan Garuda Indonesia Minta Syarat Tes PCR Bagi Penumpang Diganti Jadi Antigen

Whats New
Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Batas Maksimum Gaji Pegawai DKI Rp 4,5 Juta Untuk Dapat Subsidi Upah

Whats New
Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Harga Batu Bara Acuan Tembus 130 Dollar AS per Ton, Tertinggi Dalam 1 Dekade

Whats New
Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Lawan Pandemi, Kadin Gandeng PMI Sediakan Sarana dan Prasarana Plasma Konvalesen

Whats New
 Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Kuartal II 2021, Bank Permata Catatkan Laba Bersih Rp 639 Miliar

Whats New
Sepanjang Semester I 2021, Indika Energy Sudah Serap Belanja Modal Rp 529 Miliar

Sepanjang Semester I 2021, Indika Energy Sudah Serap Belanja Modal Rp 529 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X