DPR Desak Pemerintah Beli Gabah Petani

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli produk dari petani lokal.

Tujuannya untum menyelamatkan kesejahteraan petani dan rakyat.

Pasalnya saat ini, kondisi petani mulai memprihatinkan.

Baca juga: Kementan: Petani Juga Pejuang untuk Melawan Covid-19

Dia mendapat laporan, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani di tingkat petani dan penggilingan kini hanya ditawarkan Rp 2.500 per kilogram (kg) dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.250 per kg.

"Pak Jokowi, tolong negara bisa membeli produk pangan petani dan berikan gratis ke rakyat, bila negara mampu membeli 1 juta ton gabah petani dengan Rp 4.200 per kg, anggarannya cukup Rp 4,2 triliun dan ini bisa menanggung perut 65 juta rakyat selama sebulan," katanya kepada Kompas.com, Selasa (14/3/2020).

"Kalau negara bisa membeli 3 juta ton gabah petani, maka anggaran Rp 12,6 triliun sanggup menopang beras 195 juta warga selama sebulan, mohon dari rencana penambahan anggaran Rp 1.000 triliun, selamatkan perut dan pangan rakyat, tapi program ini akan membuat perputaran ekonomi di desa jadi bergeliat dan petani akan semangat untuk terus tanam," sambung Daniel.

Baca juga: Tangkal Dampak Covid-19 pada Pertanian, Mentan Ajak Petani Manfaatkan KUR

Daniel menambahkan, selama ini Badan Urusan Logistik (Bulog) telah melakukan pembelian. Namun sayangnya, kondisi keuangan Bulog tak mencukupi pembelian yang diminta petani.

Lantaran, menurut Daniel, keuangannya dipangkas lima persen untuk upaya penanganan penyebaran virus corona (Covid-19).

"Bulog enggak sanggup karena tidak ada anggaran, malah dipotong lima persen. Bulog saja sampai pakai uang bank yang komersil untuk membeli gabah petani, tetapi itu bukan jalan keluarnya. Padahal, jaminan pangan adalah yang utama untuk atasi Covid-19," ujarnya.

Dia juga mengusulkan kepada pemerintah untuk sementara negara ambil kebijakan seluruh stok beras adalah milik negara, penggilingan dan swasta tetap diperbolehkan membeli serta menjual.

"Tapi yang dibeli dan dijual swasta adalah milik negara dan boleh ditaruh di gudang-gudang swasta, sehingga semua stok tercatat dan milik negara. Kedua kebijakan ini untuk menjamin perut rakyat dan tersedianya pangan dengan harga terjangkau, kalau tidak Indonesia akan diambang bahaya," katanya.