Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pun bakal melakukan langkah-langkah, salah satunya penggunaan instrumen APBN yang fokus pada kesehatan misalnya menjaga dan mengurangi dampak serta penyebaran virus corona.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat serta memberikan dukungan kepada dunia usaha mulai dari UMKM hingga industri yang lebih besar.
"Karena ini pengaruhnya ke PHK dan permasalahan sosial lainnya," ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Ini Alasan Para Kepala Desa Tak Ingin Warga Mudik Lebaran 2020
Untuk mengantisipasi dampak virus corona, pemerintah pun masih menargetkan defisit anggaran akan melebar di atas 3 persen terhadap PDB. Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan tetap hati-hati dan disiplin dalam mengelola keuangan negara.
"Tahun depan desain defisitnya antara 3-4 persen. Ini untuk mulai menurunkan defisitnya dan tingkatkan anggaran kita fokuskan belanja yang jadi prioritas di tahun depan," kata dia.
Adapun belanja kementerian dan lembaga di tahun depan sebesar Rp 937,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan memprioritaskan belanja untuk prioritas nasional.
Baca juga: Dampak Corona, Jumlah Pengangguran Bisa Naik hingga 5,2 Juta Orang
Beberapa belanja pemerintah seperti keperluan meeting dan perjalanan dinas masih bukan menjadi prioritas pemerintah dalam anggaran tahun depan.
"Di 2020 ini akibat covid banyak sekali manfaat dari sisi belanja negara, seperti belanja negara untuk paket meeting, perjalanan dinas, dan langganan listrik yang menurun cukup tajam. Berarti ini ada potensi yang kita lock in di 2021, ini untuk efisiensi akan coba dipertahankan di 2021," ucapnya.
Baca juga: Dampak Corona, Angka Kemiskinan Bisa Meningkat 3,78 Juta Orang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.