Pemerintah Akan Segera Tarik PPN Belanja Online

Kompas.com - 27/04/2020, 11:00 WIB
Ilustrasi belanja online. SHUTTERSTOCKIlustrasi belanja online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam waktu dekat bakal memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sehingga, seluruh konsumen yang melakukan aktifitas pembeliaan barang/jasa secara digital harus bayar pajak konsumsi sebesar 10 persen dari harga beli.

Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Beleid ini mengatur PPN dan pajak penghasilan (PPh) dalam PMSE.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John Hutagaol menyampaikan PPN sangat relevan untuk ditarik saat ini, sebab beberapa negara sudah lebih dahulu seperti Australia, Inggris, dan Prancis.

Baca juga: Jutaan TKI di Malaysia Dihantui Kelaparan

John menjelaskan, pada the Inclusive Framework (IF) on Base Erosion and Profit Shiftinga (BEPS) yang beranggotakan 137 Yurisdiksi termasuk di dalamnya Indonesia, menganjurkan kepada anggotanya untuk memungut pajak tidak langsung misalnya PPN, sales tax atau goods and service tax (GST) atas transaksi digital economy.

“Karena dapat memberikan tambahan penerimaan pajak yang besar dan tidak menimbulkan isu double taxation karena pengenaan pajaknya berdasarkan destination principle,” kata John kepada Kontan.co.id, Minggu (26/4/2020).

Sebagai gambaran, Kemenkeu mengkaji ada tujuh bentuk dan nilai transaksi barang digital. Pertama, sistem perangkat lunak dan aplikasi dengan nilai transaksi mencapai Rp 14,06 triliun.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, game, video, dan musik mencapai Rp 880 miliar. Ketiga, penjualan film sebesar Rp 7,65 triliun. Keempat, perangkat lunak khusus seperti untuk perangkat mesin dan disain mencapai Rp 1,77 triliun.

Kelima, perangkat lunak telpon genggam sebesar Rp 44,7 triliun. Keenam, hak siaran atau layanan tv berlangganan senilai Rp 16,49 triliun. Ketujuh, penerimaan dari media sosial dan layanan ober the top (OTT) sebanyak Rp 17,07 triliun.

Baca juga: Pegadaian Berikan Bunga 0 Persen, Ini Syaratnya

Halaman:


Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Mau Jadi Pemenang Lelang di Lelang.go.id? Ini Tips Kemenkeu

Spend Smart
Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Minat Work From Bali? Ini 4 Hal yang Perlu Dipersiapkan

Whats New
Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Buktikan Kepedulian akan Pasien Covid-19, “Pengusaha Peduli NKRI” Gelar Donor Plasma Konvalesen

Rilis
Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Masih Terbebani The Fed, Harga Bitcoin Lanjutkan Penurunan

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tabel Periodik dengan Jembatan Keledai | Vibranium pada Tabel Periodik

Rilis
Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Cerita Kara Nugroho, Bangun Bisnis PVRA hingga Ikut London Fashion Scout

Smartpreneur
Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Mengenal Perbedaan dari Pasar Monopoli dengan Oligopoli

Whats New
Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Potensi Nikel Besar, Luhut Sebut RI Punya Posisi Tawar yang Kuat

Rilis
Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Mengapa Garuda Indonesia Harus Diselamatkan?

Whats New
Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Jakpreneur Fest 2021, Ini Promo yang Ditawarkan

Spend Smart
Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Hary Tanoe Targetkan Bisa Raih 10 Juta Nasabah MotionBanking Lewat Perhelatan Euro 2020

Whats New
Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Sambut HUT Ke-494 DKI Jakarta, Traveloka Tawarkan Diskon hingga 75 Persen

Rilis
Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Bursa Hentikan Sementara Perdagangan Saham Garuda Indonesia

Whats New
Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Pensiun Dini lalu Dikontrak Kerja lagi di Perusahaan yang Sama, Bagaimana Perhitungan dan Lapor SPT Pajaknya?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X