Asosiasi Tekstil: 80 Persen Pekerja Garmen Sudah Dirumahkan

Kompas.com - 27/04/2020, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan kondisi Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di minggu ke dua April 2020 atau pekan lalu tidak menggembirakan. Pasalnya seiring banyak order yang dibatalkan, utilisasi pabrik garmen mayoritas sudah menuju 5 persen.

Jemmy Kartiwa Sastraatmaja Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan order ekspor garmen banyak dihentikan.

"Di saat yang sama pasar dalam negeri sebagai contoh di Tanah Abang tutup sehingga market kita habis ekspor maupun lokal," jelasnya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Ada Larangan Mudik, Pendapatan Damri Anjlok 90 Persen

Akibatnya anggota API sudah banyak yang menutup industrinya. Jemmy mengungkapkan menurut data terakhir yang didapatnya atau pada minggu kedua April 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan sudah hampir 80 persen, kemudian utilisasi garmen sudah di bawah 20 persen menuju 5 persen,

"Istilahnya sudah mencapai titik nadir karena menuju 0 persen," ungkapnya.

Adapun pengusaha garmen sudah mulai kehabisan kas karena pembayaran hasil ekspor maupun domestik tidak mengalir. Jemmy mencontohkan laporan baru dari anggota API yang mengungkapkan pembayaran dari departement store ke anggota yang dijanjikan cair di April tidak kunjung dibayar. Bahkan ditunda sampai Mei.

Jemmy mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah, yakni pemerintah bisa membantu cashflow pengusaha TPT dengan dibebaskan dari biaya jam PLN dan Gas di saat sedang tidak dipakai.

"Biaya ini akan sangat membantu karena nilainya tidak sedikit," kata Jemmy.

Baca juga: Jika Harga BBM Turun, Pendapatan Pertamina Bisa Anjlok Lebih dari 45 Persen

Kemudian, API juga mengusulkan pembayaran PPn April yang harus dibayar Mei bisa diberikan kelonggaran 90 hari. Kemudian pembayaran listrik saat industri kembali bangkit, pembayarannya bisa dari tagihan 50 persen kemudian sisanya dibayar cicilan.

Terakhir pemerintah bisa memproteksi pasar domestik garmen. Jemmy melihat pasca-Covid jika tidak ada proteksi, bisa saja garmen domestik dibanjiri produk garmen dari Bangladesh, India, dan Vietnam yang saat ini order mereka rata-rata dihentikan.

"API sudah usulkan ke pemerintah dengan harapan garmen bisa dikenakan safeguard sehingga barang-barang itu ga mudah masuk ke Indonesia. Jadi TPT yang tadinya orientasi ekspor ada order yang di-cancel bisa dimasukin ke lokal," kata Jemmy. (Arfyana Citra Rahayu | Tendi Mahadi)

Baca juga: Ada Insentif Pajak Penghasilan, Apa Dampaknya untuk Pekerja?

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: API: Gara-gara corona, 80% pekerja garmen sudah dirumahkan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Mirza Adityaswara Mundur sebagai Dirut LPPI

Whats New
Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Korban Gagal Bayar Bumiputera Desak OJK Minta Skema Penyehatan Perusahaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.