Ini Syarat bagi UMKM yang Ingin Dapat Kelonggaran Kredit dari Sri Mulyani

Kompas.com - 30/04/2020, 07:31 WIB
Ilustrasi UMKM shutterstock.comIlustrasi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan syarat bagi UMKM yang ingin mendapatkan fasilitas pelonggaran kredit akibat pandemi virus Corona.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, pelaku usaha yang ingin mendapatkan fasilitas keringanan pembayaran angsuran itu harus memiliki rekam jejak yang baik. Dalam artian, UMKM yang bersangkutan selama ini bisa membayar kredit dan masuk dalam kategori lancar.

Selain itu, pelaku UMKM juga harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan merupakan pembayar pajak yang baik.

"Jadi mereka tidak masuk di dalam daftar hitamnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (30/4/2020).

Baca juga: OJK: Nasabah yang Mampu Bayar Tidak Dapat Pelonggaran Kredit

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, perbankan atau lembaga pembiayaan juga memiliki syarat untuk bisa memberikan keringanan kredit, yaitu berupa pengajuan proposal yang diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Verifikasi Proposal

Di dalam proposal tersebut, nantinya tercantum mengenai kondisi debitur yang bakal diberi bantuan keringanan pembayaran kredit. Debitur tersebut harus merupakan korban dari pandemi covid-19.

Dengan proposal yang telah terverifikasi tersebut, pemerintah bisa memberikan subsidi berupa pembayaran bunga selama enam bulan kepada debitur yang bersangkutan.

"Syarat, seperti yang sudah disampaikan oleh Menko (Airlangga), pemerintah akan minta bank untuk membuat proposal," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya dijelaskan, pemerintah memberikan keringanan pembayaran bunga untuk debitur kategori mikro dan kecil, atau dengan nilai pinjaman di bawah 500 juta atau setara dengan Kredit Usaha Rakyat ( KUR) sebesar 6 persen untuk tiga bulan pertama. Bunga pinjaman tersebut akan ditanggung pemerintah.

Sementara untuk tiga bulan berikutnya, bunga yang ditanggung oleh pemerintah sebesar 3 persen.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X