Menperin: Usulan Pinjaman untuk Bayar THR Karyawan Sulit Disetujui

Kompas.com - 04/05/2020, 12:32 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019). Dok HUMAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (30/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan agar pengusaha diberikan pinjaman bank untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran kepada karyawan. 

Usulan tersebut kata dia, kerap ia sampaikan saat rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Menperin mengatakan usulan itu sulit disetujui.

"Mengenai pinjaman lunak untuk THR belum diputuskan, tetapi sepertinya sulit (disetujui)," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Baca juga: Ini Daftar Promo Pertamina, Ada Cashback 50 Persen

Politikus Partai Golkar tersebut menyampaikan alasan kenapa usulan pinjaman kepada pengusaha itu sulit disetujui, namun ia meminta agar alasan itu tak perlu diungkapkan ke publik.

Usulan pinjaman kepada pengusaha muncul di tengah klaim pengusaha yang tak mampu membayar THR karyawan akibat dampak pandemi Covid-19.

Agus menuturkan, bank-bank BUMN yang tergabung di Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) akan dilibatkan sebagai pemberi pinjaman andai usulan itu disetujui.

Sejumlah lembaga terkait juga rencananya akan dilibatkan.

"Harus lembaga penyalur kredit, bisa Himbara. BI dan OJK hanya sebagai policy makers bersama pemerintah," kata dia.

Baca juga: Ini Daftar Pejabat dan PNS yang Tidak Dapat THR

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras apabila pengusaha membayar THR hanya sebesar 50 persen meskipun atas dasar dampak wabah virus corona.

Ia juga menyebut, ada pengusaha yang meliburkan pekerjanya dengan hanya memberi upah sebesar 25 persen. Ia mengaku mendapatkan informasi ini dari pekerja di sektor tekstil dan garmen di Jawa Barat.

Kasus serupa ucapnya, juga terjadi di Jawa Tengah. Namun upah yang diberikan bagi buruh yang diliburkan yakni 50 persen dari gaji. Hal ini dinilai sangat memberatkan buruh dan bisa membuat daya beli menurun. Sedangkan saat Ramadhan dan lebaran tiba, kebutuhan buruh meningkat tajam.

Baca juga: Minat Kerja Jadi TKI di Taiwan? Ini Kisaran Gajinya



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X