Bank Dunia: Bansos Pemerintah Belum mampu Tekan Lonjakan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 02/06/2020, 20:08 WIB
Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto berbincang dengan penerima bantuan di Kabupaten Sumedang, di Kantor Pos Sumedang, Jumat (29/5/2020). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHDirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto berbincang dengan penerima bantuan di Kabupaten Sumedang, di Kantor Pos Sumedang, Jumat (29/5/2020). AAM AMINULLAH/KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyatakan stimulus yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga di tengah krisis yang diakibatkan oleh pandemi virus corona (Covid-19) tidak cukup untuk meredam dampak negatif pandemi.

Ekonom senior Bank Dunia untuk Indonesia Ralph Van Doorn menjelaskan, akibat pandemi ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa meningkat sekitar 5,6 juta hingga 9,6 juta atau meningkat 2,1 hingga 3,6 poin persentase.

"Besaran paket stimulus untuk rumah tangga bisa jadi tidak cukup untuk menekan lonjakan angka kemiskinan tersebut. Ditambah lagi, pemerintah juga belum menggelontorkan stimulus untuk melindungi sektor informal," jelas dia dalam video conference, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: 392.338 Korban PHK Tercatat Jadi Peserta Kartu Prakerja

Bank dunia pun memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 ini akan tumbuh di bawah 5 persen, atau berada di kisaran 0 persen.

Bahkan, jika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung lebih lama, yaitu selama empat bulan, pertumbuhan ekonomi bisa terkontraksi atau tumbuh netaif 3,5 persen.

"Anjloknya pertumbuhan ekonomi RI terjadi akibat perlambatan konsumsi rumah tangga karena banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya atau menjadi korban dirumahkan dan PHK. Serta akibat minimnya kegiatan ekonomi dan menurunnya kepercayaan konsumen," jelas dia,

Tak Mampu Kembalikan Pertumbuhan Konsumsi

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sempat mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.

"Kalau dari Rp 9000 triliun (nilai konsumsi RI tahun lalu), Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Sri Mulyani menjelaskan, sebesar 57 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi atau setara Rp 9.000 triliun. Dari angka tersebut, sekitar Rp 5.000 triliun berada di Jawa dan Jabodetabek. Jika terjadi penurunan 10 persen saja dari tingkat konsumsi tersebut, maka menjadi kemerosotan angka yang cukup besar.

Baca juga: Peserta Kartu Prakerja Pakai Uang Insentif untuk Kebutuhan Sehari-hari hingga Bayar Utang

Di sisi lain, Sri Mulyani juga sempat mengatakan , bantuan sosial ( bansos) yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka penanganan pandemik virus corona (Covid-19) telah mampu disalurkan kepada 60 persen penduduk Indonesia.

Luasnya cakupan bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.

"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," jelas dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X