Kemenkeu Usulkan Pagu Anggaran Rp 42,3 triliun di 2021, Untuk Apa Saja?

Kompas.com - 23/06/2020, 19:41 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran belanja sebesar Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021 mendatang.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, anggaran tersebut turun Rp 7,51 triliun dari APBN 2020. Sementara itu, jika dibandingkan dengan anggaran Kemenkeu 2020 yang telah mengalami pemangkasan akibat pandemi Covid-19, anggaran tersebut juga masih lebih rendah Rp 2,92 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, pagu anggaran yang lebih rendah diusulkan lebih rendah dan akan digunakan untuk mendukung program prioritas yang akan dikerjakan oleh otoritas fiskal di tahun depan.

Baca juga: Tekan Pengangguran dan Kemiskinan, Kemenkeu Siapkan Cara Ini

"Tahun anggaran 2021 Kami usulkan turun dari pagu 2020 setelah penghematan, yaitu Rp 42,36 triliun," kata Suahasil saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6/2020).

Suahasil pun menjelaskan jika dirinci berdasarkan unit eselon I, maka anggaran Rp 42,36 triliun itu terbagi untuk Setjen sebesar Rp 21,98 triliun, Itjen sebesar Rp 95,55 miliar, Ditjen Anggaran sebesar Rp 138,72 miliar, dan Ditjen Pajak sebesar Rp 7,55 triliun.

Selanjutnya Ditjen Bea Cukai sebesar Rp 3,15 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp 106,01 miliar, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp 95,51 miliar.

Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp 7,65 triliun, Ditjen Kekayaan Negara sebesar Rp 741,72 triliun, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu sebesar Rp 115,08 triliun, BPPK sebesar Rp 634,67 miliar, dan Lembaga National Single Window (LNSW) sebesar Rp 92,96 miliar

Sementara itu, tahun ini terdapat lima program priotitas yang akan dilakukan oleh Kemenkeu. Jumlah tersebut berkurang dari program priotitas tahun sebelumnya yang mencapai 12 program.

Yang pertama, program kebijakan fiskal senilai Rp 60,05 miliar. Program ini akan dikerjakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Kedua, pengelolaan penerimaan negara dengan anggaran Rp 1,94 triliun. Program ini akan dikerjakan oleh DJP, DJBC, dan DJA.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X