Bank Dunia Sarankan Pemerintah Lebih Serius Kendalikan Penggunaan Air Tanah

Kompas.com - 25/06/2020, 16:35 WIB
Bank Dunia Bank DuniaBank Dunia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyarankan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan air tanah.

Pasalnya, penggunaan air tanah yang terus-menerus tanpa pengendalian yang tepat akan mengeksploitasi permukaan tanah.

Eksploitasi air tanah yang berlebihan menjadi kontributor turunnya permukaan tanah Jakarta dan beberapa kota lainnya. Pada gilirannya akan meningkatkan risiko banjir dan menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur lainnya.

Baca juga: Penyaluran KUR BRI Capai Rp 47,9 Triliun hingga Mei 2020

"Harus dibarengi dengan peraturan dan menerapkan peraturan yang lebih ketat karena dampaknya ini banyak. Beberapa daerah sudah punya peraturan daerah (Perda) untuk mengatur ini, tapi biasanya diterapkan hanya ke kawasan komersil dan industri, tapi domestiknya tidak," kata Spesialis Air Bersih dan Sanitasi Bank Dunia, Irma Setiono, Kamis (25/6/2020).

Selain itu, penggunaan air tanah secara eksploitatif menimbulkan keprihatinan serius di beberapa bidang. Di bidang kesehatan misalnya, air tanah terpapar pada risiko kontaminasi dari berbagai sumber.

Fasilitas sanitasi yang dirancang dan dikelola secara buruk dapat menyebabkan masuknya bakteri, virus, dan bahan pencemar lainnya.

"Saat ini peraturan dan pengawasan pemerintah terhadap potensi penyebab kontaminasi air ini tampaknya belum dikembangkan dengan baik, sementara di saat yang sama, meminta setiap rumah tangga memeriksa air tanah secara teratur, tidak realistis," ucap Irma.

Baca juga: 3 Strategi Menyelamatkan UMKM dari Pukulan Covid-19

Lebih lanjut, Bank Dunia juga menyarankan pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) di berbagai daerah untuk meningkatkan kapasitas penyediaan air minum berkualitas.

Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas air PDAM yang disalurkan melalui perpipaan. Akhirnya masyarakat bisa mengalihkan penggunaan dari sumber air alternatif yang tidak berkelanjutan (sustainable) seperti air kemasan ke air perpipaan.

"Perlu upaya-upaya dinas kesehatan untuk lebih meng-enforce mekanisme penyediaan air minum yang memang menjadi kewajibannya," ungkap dia.

Baca juga: Bank Dunia: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi RI Tertinggal

Irma menuturkan, sejauh ini banyak dinas kesehatan yang hasil penelitian airnya tidak pernah dilaporkan bahkan dipublikasikan secara transparan. Hal ini bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap kualitas air yg disalurkan PDAM melalui perpipaan.

Banyak yang mengira, air PDAM tidak siap minum, berwarna keruh hingga kadang-kadang bau kaporit. Masyarakat pun lebih menyukai menggunakan sumber air kemasan karena merasa lebih aman dan nyaman.

"Untuk meningkatkan demand di masyarakat agar memakai air pipa memang perlu ada effort yang kuat dari PDAM untuk membuktikan bahwa mereka bisa memberikan layanan yang baik. Diharapkan ada upaya dari dinkes dan PDAM untuk bisa menumbuhkan pelayanan lebih bagus," papar Irma.

Baca juga: IMF: Covid-19 Sebabkan Perekonomian Global Rugi Rp 168.000 Triliun



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Zoom Kucurkan 100 Juta Dollar ke Aplikasi yang yang Gunakan Teknologinya

Whats New
PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

PTPN III Rampungkan Proses Restrukturisasi Senilai Rp 41 Triliun

Rilis
Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Bank Hana Fasilitasi Green Loan Chandra Asri Sebesar Rp 188,5 Miliar

Whats New
AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

AP I Catat Jumlah Penumpang Pesawat Capai 6,12 Juta di Kuartal I-2021

Whats New
Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Adaro Energy Jajaki Lini Bisnis ke Sektor Energi Hijau

Whats New
Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Ingin Jadi Agen Frozen Food Fiesta? Simak Cara Daftar dan Persyaratannya

Smartpreneur
Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Siap-siap, Transaksi Mata Uang Kripto Bakal Kena Pajak

Whats New
Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Cerita Boy Thohir, Bos Adaro yang Pernah Masuk ICU 11 Hari karena Covid-19

Whats New
Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X