Chatib Basri Prediksi Bakal Muncul Masalah Baru Pada 2021

Kompas.com - 25/06/2020, 20:04 WIB
Pengamat ekonomi yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri saat menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmount, Jakarta, Rabu (7/2/2018). KOMPAS.com/ PRAMDIA ARHANDOPengamat ekonomi yang juga Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri saat menjadi pembicara di acara Mandiri Investment Forum di Hotel Fairmount, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Chatib Basri memprediksikan kondisi perekonomian tahun 2021 justru muncul masalah baru. Terutama dari para pelaku usaha.

"Benar enggak nih harapan setahun ke depan lebih baik? Riil problem kita itu sayangnya baru muncul 2021," ujarnya saat jadi pembicara di acara webinar, Kamis (25/6/2020).

Ia mengatakan, masalah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh perbankan kepada korporasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga: Pejabatnya Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, OJK: Kami Dukung Proses Penegakan Hukum

Saat ini kata Chatib, perbankan berupaya menawarkan keringanan kredit hingga pinjaman modal dengan syarat yang ringan. Namun tahun depan ucapnya, perbankan dipastikan tidak akan memperpanjang lagi masa keringanan pinjaman tersebut.

"Kalau sekarang dia (pelaku usaha) restruktur, bisa diperpanjang sama bank. Tapi, nanti Maret 2021, tidak diperpanjang lagi. Dia betul-betul harus bayar. Saat itulah riil problemnya akan muncul di bank, di korporasi," kata dia.

Seperti diketahui, bila cicilan kredit tidak bisa dibayar, maka akan terjadi kredit macet. Ini akan ikut menekan keuangan bank. Bank bisa saja menurunkan bunga untuk meringankan nasabahnya.

Baca juga: 13 Manajer Investasi Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Bagaimana Nasib Dana Nasabah?

Namun kata mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, bank juga enggan menurunkan bunga karena permintaan kredit sedang menurun drastis.

Saat ini kata dia, pemerintah harus menggenjot daya beli masyarakat lewat kebijakan fiskal yakni pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun pemberian BLT dinilai tak hanya cukup untuk masyarakat miskin saja.

"Masalahnya, diberikan pemerintah itu untuk kelompok miskin. Padahal yang diminta tinggal di rumah bukan hanya yang miskin tapi semua. Makanya saya bilang BLT tidak hanya diberikan orang miskin tapi lower middle income juga," ujarnya.

Baca juga: Harga BBM Tak Kunjung Turun, Menteri ESDM: Pertamina Punya Beban Berat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X