KILAS

Presiden Instruksikan Bangun Lumbung Pangan di Kalteng, Begini Respons Mentan SYL

Kompas.com - 09/07/2020, 20:41 WIB
SYL, Jokowi, dan Prabowo saat meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas,Kamis (9/07/20). Dok. Humas KementanSYL, Jokowi, dan Prabowo saat meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas,Kamis (9/07/20).


KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi food estate atau lumbung pangan.

Mendapat instruksi itu Mentan SYL pun mengaku yakin dan siap membangun lumbung pangan di Kalteng.

"Kalteng dengan potensi lahan rawanya dapat menjadi lahan pertanian produktif," kata SYL seperti dalam keterangan tertulisnya.

Mentan SYL sendiri mengatakan itu saat menemani Presiden Jokowi meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kamis (9/07/20).

Dalam peninjauan ini, Menatan SYL secara langsung menjelaskan kepada Jokowi terkait lahan yang akan dikerjakan sebagai proyek pangan nasional itu.

Sebagai informasi, tinjauan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta jajarannya.

Baca juga: Berkat Optimasi Lahan Rawa, Lahan Pertanian di Tulang Bawang Minim Banjir

Adapun tinjauan lahan rawa ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Indonesia dari ancaman krisis pangan, seperti yang diperingatkan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).

Sebelumnya, SYL mengatakan optimalisasi pengembangan lahan rawa ini menjadi salah satu terobosan yang dilakukan untuk meningkatkan atau mengamankan ketersediaan beras dalam negeri sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara mandiri.

Libatkan beberapa kementerian

Perlu ketahui, selain Kementerian Pertanian (Kementan) program pengembangan lumbung pangan seluas 165.000 hektare ( ha) di Kalteng itu akan melibatkan beberapa Kementerian.

Baca juga: Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Terus Optimalisasi Lahan Rawa

Adapun kementerian dimaksud yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Pengusaha: Kami Ingin Industri Smelter Sinergi dengan Industri Hilir

Whats New
Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Interelasi Sektor Jasa Keuangan dan Peran OJK

Whats New
Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Kuota Peserta Program Kartu Prakerja Ditetapkan 800.000 Orang Tiap Gelombang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X