Biodiesel, Upaya RI Lepas dari Belenggu Kampanye Negatif Soal Sawit

Kompas.com - 09/07/2020, 19:00 WIB
Ilustrasi perkebunan kelapa sawit ShutterstockIlustrasi perkebunan kelapa sawit
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaporkan pada tahun 2019, nilai ekspor kelapa sawit RI mencapai 154,9 juta dollar AS. Angka tersebut setara dengan 22,4 persen dari keseluruhan nilai ekspor Indonesia.

Namun demikian kelapa sawit RI masih menghadapi tantangan. Salah satunya, kampanye hitam atau black campaign yang dilakukan oleh media hingga otoritas di kawasan Uni Eropa.

Hal tersebut turut berpengaruh dalam permintaan sawit yang menyebabkan harga komoditas tersebut cenderung tidak stabil.

“Kampanye negatif menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai jual produk sawit Indonesia,” ujar Ketua Dewan Pengawas Badan BPDPKS Rusman Heryawan ketika memberikan paparan dalam webinar, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Susi Pernah Borong 30 Pesawat, Sandiaga Uno: Kayak Beli Kacang

Dia mengatakan, kampanye negatif tersebut meliputi isu deforestasi, jejak karbon yang dianggap tinggi, kesejahteraan petani sawit yang dianggap rendah, hingga perusahaan-perusahaan sawit yang dianggap mempekerjakan pekerja anak.

Padahal menurut dia, sawit berkontribusi cukup besar di dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Dari hulu ke hilir dia mengatakan, sebanyak 22 juta pekerja terlibat di dalam industri sawit.

Rinciannya 7 juta orang bekerja di sektor hulu yang terdiri atas 2,4 juta adalah petani swadaya dan 4,6 juta pekerja yang menyebar di beberapa perusahaan plasma dan swadaya.

Baca juga: Pengusaha: Kita Asyik Bangun Infrastruktur, tapi Lalai Kembangkan Industrinya

Sementara untuk pekerja yang di industri hilir atau sektor pendukung lainnya, jumlah pekerjanya mencapai 16 juta lebih. Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja yang bekerja langsung berkaitan dengan sawit, dan 12 juta tenaga kerja yang tidak langsung berkaitan dengan sawit.

Biodiesel

Untuk melawan kampanye negatif sekaligus melakukan stabilisasi harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO), pemerintah pun mulai menggerakkan program biodiesel.

Program mandatori biodiesel sudah mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5 persen. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5 persen pada tahun 2010.

Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10 persen menjadi 15 persen. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016, ditingkatkan kadar biodiesel hingga 20 persen (B20).

Baca juga: Alami Kecelakaan Kerja Selama WFH Tetap Ditanggung BPJamsostek

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X