Luhut Minta Semua Proses Administrasi Lego Jangkar Dilakukan Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti finalisasi pengelolaan area lego jangkar.

Pengelolaan dan pemanfaatan area lego jangkar akan dilakukan dengan penyelesaian satu pintu agar waktu penyelesaian bisa lebih cepat.

“Untuk mencegah terjadinya kebocoran dalam pelaksanaannya, Menko Luhut memberi arahan agar semua proses administrasi dilakukan secara online. Nantinya lego jangkar akan dikelola oleh pemerintah provinsi, dengan bagi hasil bersama pemerintah kabupaten kota,” ujar Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi melalui keterangan tertulis, Jumat (17/7/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Belanja Kementerian, Untuk Apa?

Salah satu permasalahan lego jangkar selama ini adalah terkait pengelolaan limbah. Masih ada kapal yang melakukan pembuangan limbahnya di laut. Oleh karena itu, rakor juga membahas mengenai pengadaan fasilitas untuk limbah kapal.

“Pak Menko ingin agar Amdal untuk limbah ini untuk segera disiapkan, lalu tank cleaning agar dipusatkan segera, supaya area Batam dan Bintan itu tidak tercemar,” tambahnya.

Terkait biaya lego jangkar, akan dibuat alternatif deregulasi tarif lego jangkar supaya bisa lebih kompetitif dibanding negara di Asia Tenggara. Saat ini, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kapal non-niaga dianggap masih lebih mahal dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand.

Baca juga: Daftar 5 Merek Paling Mahal Asal Jepang

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang diwakili Sekretaris Daerah Arif Fadillah menyampaikan apresiasinya atas perhatian dari pemerintah pusat karena sebelumnya pemerintah provinsi tidak dapat ikut mengelola labuh jangkar. Nantinya Pemprov Kepri akan menjadi penanggungjawab untuk area labuh jangkar di Tanjung Berakit dan Kabil. 

“Saat ini kondisi lego jangkar menurun drastis, pendapatan juga terus menurun. Pengurusan Surat Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) saja bisa 2-4 hari, padahal kapal hanya berlabuh 2-4 jam. Oleh karena itu kami sampaikan terimakasih atas perhatian Pak Menko dan pemerintah pusat,” ujar Arif.

Baca juga: Jadilah Konsumen Pintar, Ini Cara Memanfaatkan Promo di E-commerce