BTN Dorong Kemudahan Pembangunan Rumah Subsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan relaksasi sejumlah aturan atau persyaratan dalam pembangunan rumah subsidi.

Relaksasi tersebut diharapkan akan memberi kemudahan dan mempercepat pembangunan rumah subsidi oleh pengembang.

"Kita terus berkomunikasi dengan pengembang supaya bisa mempercepat proses pembangunan rumah dan berdiskusi dengan pihak kementerian PUPR. Karena memang ada beberapa persyaratan khususnya untuk KPR bersubsidi ini agar bisa diberikan kelonggaran," ujar Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).

Baca juga: Lelang Rumah Murah di Bekasi, Mulai Rp 133 Juta

Pahala mencontohkan, aturan yang perlu direlaksasi di antaranya akad persetujuan KPR bersubsidi itu jalannya harus sudah jadi, atau listriknya sudah terpasang atau air bersihnya sudah tersedia. Padahal untuk melakukan percepatan pembangunan rumah hal tersebut bisa dilakukan secara paralel.

"Yang penting komitmen pengembang itu kuat untuk bisa melakukan hal tersebut dan bisa dibuktikan misal dengan sudah bayar retribusi pemasangan listrik," jelasnya.

Menurut Pahala, jika aturan tersebut bisa dilonggarkan maka penyerapan rumah subsidi oleh masyarakat akan lebih besar lagi. Sehingga, pengembang juga akan bisa terus membangun rumah subsidi.

"Tentu ini akan menggairahkan sektor perumahan yang diharapkan bisa berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional," sebut Pahala.

Baca juga: Cari Rumah Murah Sitaan Bank BUMN? Cek di Sini

Pahala menegaskan, multiplier effect pada kredit kepemilikan rumah cukup tinggi. Sebab, bukan hanya berimplikasi kepada masyarakat yang membutuhkan adanya perumahan tetapi juga para pengusaha-pengusahanya dan terus sampai nilai tambahnya kepada kontraktor, kemudian penjual bahan bangunan.

"Kita perkirakan ada 177 sektor lainnya yang akan terpengaruh dengan adanya pengembangan dari sektor perumahan," ujar Pahala.