Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Banyak Negara yang Stimulus Ekonominya Belum Tunjukkan Hasil

Kompas.com - 01/09/2020, 18:50 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan banyak negara di dunia yang menggelontorkan stimulus besar-besaran namun hal stimulus tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perekonomian.

Sri Mulyani mencontohkan, India yang sempat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi di dunia justru kinerja perekonomiannya terjun bebas di kuartal II tahun ini. Padahal, pemerintahnya telah menganggarkan stimulus dan menyebabkan defisit anggaran India membengkak di kisaran 7,2 persen.

"India dalam hal ini (pertumbuhan ekonomi) negatif 23,9 persen, kontraksi kuartal II ini sesudah sebelumnya kontraksi pada kuartal I 4,1 persen," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan dalam Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Bank Dunia: 93 Persen Perusahaan Indonesia Tidak Menerima Stimulus Covid-19

"India selama ini merupakan ekonomi yang tumbuh tertinggi di dunia setelah mengambil alih China," ujar Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, merosotnya kinerja perekonomian di banyak negara di dunia diakibatkan oleh kebijakan lockdown atau restriksi kegiatan masyarakat yang berdampak terhadap perekonomian.

Sementara Indonesia sendiri hingga kuartal II-2020 mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif 5,29 persen, sementara kuartal I-2020 masih tumbuh positif 2,97 persen.

"Jadi di Indonesia diperkirakan defisit sesuai dengan Perpres 72, yakni -6,3 persen, sementara pertumbuhan ekonomi kuartal II -5,3 persen. Ini harus terus kita lihat dan desain agar setiap defisit APBN mampu menahan pemburukan ekonomi dan di sisi lain juga mampu untuk memulihkan ekonomi masyarakat," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Per Juni 2020, Pemerintah Sudah Bayar Subsidi dan Stimulus Rp 28,8 Triliun ke PLN

Selain India, Sri Mulyani juga membandingkan dampak stimulus terhadap perekonomian di beberapa negara lain.

Untuk negara-negara anggota ASEAN, Malaysia mencatatkan defisit anggaran -6,5 persen untuk tahun 2020 dan kontraksi perekonomian pada kuartal II-2020 sudah sebesar -17,1 persen.

Filipina menargetkan defisit anggaran sebesar -7,6 persen hingga akhir tahun 2020. Namun demikian kinerja perekonomian pada kuartal II ini mengalami kontraksi cukup dalam, yakni -16,5 persen.

Sementara Thailand mengalami defisit cukup lebar tahun ini, yakni 2,8 persen tahun lalu menjadi -6 persen tahun ini. Di sisi lain, kegiatan ekonomi Thailand pada kuartal II-2020 masih negatif 12,2 persen.

"Demikian juga Singapura yang biasanya sangat prudent terhadap kebijakan fiskalnya tahun ini defisit fiskal mencapai 13,5 persen, dan mereka dihadapkan pada kontraksi perekonomian sebesar 13,2 persen," ujar Sri Mulyani.

"Kalau dibandingkan defisit APBN atau stimulus APBN yang dilakukan banyak negara dalam rangka tangani Covid-19 dan dalam rangka ekonomi menurun tajam, juga terlihat negara-negara yang perekonomian merosot tajam di kuartal II, defisit APBNnya jauh lebih dalam. Dan itu artinya mereka belum countercylcical, belum tunjukkan hasil," ujar Sri Mulyani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com