Per Juni 2020, Pemerintah Sudah Bayar Subsidi dan Stimulus Rp 28,8 Triliun ke PLN

Kompas.com - 11/08/2020, 14:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah menggelontorkan berbagai stimulus tagihan listrik melalui penugasan kepada PT PLN (Persero).

Demi menjaga kondisi keuangan PLN, pemerintah membayar sebagian stimulus setiap bulannya ke perseroan.

Jenis stimulus yang dibayarkan setiap bulan adalah, pembebasan tarif listrik untuk golongan rumah tangga 450 VA dan diskon 50 persen golongan rumah tangga 900 VA subsidi.

Baca juga: Beri Berbagai Insentif Senilai Rp 3 Triliun bagi Pelanggannya, Amankah Keuangan PLN?

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, mengatakan, pihaknya menyarankan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggabungkan pembayaran stimulus dengan subsidi yang setiap bulannya dibayarkan pemerintah.

Pasalnya, sebelum pandemi Covid-19 merebak, kedua golongan tersebut sudah mendapatkan subsidi, yang setiap bulan dibayar oleh kas negara.

"Teman-teman Kemenkeu sudah susun PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sendiri. Khususnya untuk 450 VA dan 900 VA, mekanismenya sesuai pembayaran subsidi seperti ini, jadi per bulan," kata dia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/8/2020).

Kendati demikian, Rida mengakui, pembayaran dari pemerintah ke PLN setiap bulannya tidak sepenuhnya dibayarkan.

Nominal pembayaran disebut bergantung dari seberapa besar kemampuan keuangan negara dalam setiap bulan, barulah sisanya, akan ditagihkan pada akhir tahun yang masuk dalam piutang pemerintah.

"Dalam hal kita menyusun dan melaksanakan kebijakan yang sifatnya bantuan seperti ini pada saatnya kita juga hitung cashflow PLN. Jadi, percaya saja ke pemerintah jadi sembari bantu masyarakat, kita jaga PLN tetap sehat," ujar Rida.

Baca juga: Pemerintah Sudah Bayar Utang ke PLN dan Pertamina Rp 14,3 Triliun

Sementara itu, Direktur Bisnis dan Usaha Ditjen Ketenagalistrikan, Hendra Iswahyudi melaporkan, hingga Juni pemerintah sudah membayarkan subsidi dan stimulus ke PLN sebesar Rp 28,8 triliun.

Angka tersebut terdiri dari Rp 25,3 triliun merupakan subsidi listrik tarif dan Rp 3,5 triliun pencairan dana stimulus Covid-19.

"Subsidi ini kan per bulan, dan paket stimulus ini kan juga ngikut ke subsidi murni itu. Jadi tambah. Jadi sampai Juni, subsidi listrik murni Rp 25,3 triliun. Lalu, paket stimulus diskon listrik Rp 3,5 triliun. Jadi total Rp 28,8 triliun," ucap Hendra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tidak Ada Impor Beras Selama Tiga Tahun, Wabup Subang Puji Mentan SYL

Tidak Ada Impor Beras Selama Tiga Tahun, Wabup Subang Puji Mentan SYL

Rilis
Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

Hingga Mei 2022, Realisasi Penyaluran BLT Dana Desa Capai Rp 3,84 Triliun

Whats New
Menko Airlangga Ajak AMTD Group Tanam Modal di RI

Menko Airlangga Ajak AMTD Group Tanam Modal di RI

Whats New
Penjualan Listrik Naik, PLN Kantongi Laba Bersih Rp 13,17 Triliun Sepanjang 2021

Penjualan Listrik Naik, PLN Kantongi Laba Bersih Rp 13,17 Triliun Sepanjang 2021

Whats New
Genjot Efisiensi Operasional Bisnis, Jet Commerce Gandeng UPFOS

Genjot Efisiensi Operasional Bisnis, Jet Commerce Gandeng UPFOS

Rilis
Ini Alasan Kemendagri Sarankan Penggunaan Nama Dua Kata Dalam Dokumen Kependudukan

Ini Alasan Kemendagri Sarankan Penggunaan Nama Dua Kata Dalam Dokumen Kependudukan

Whats New
Epidemiolog Puji Upaya Kementan Tangani PMK di Indonesia

Epidemiolog Puji Upaya Kementan Tangani PMK di Indonesia

Rilis
Daftar 86 Fintech IKD dengan Status Tercatat di OJK Per Mei 2022

Daftar 86 Fintech IKD dengan Status Tercatat di OJK Per Mei 2022

Whats New
Gandeng Prism Energy, PGN Subholding Gas Pertamina Masuki Pasar LNG Internasional

Gandeng Prism Energy, PGN Subholding Gas Pertamina Masuki Pasar LNG Internasional

Whats New
Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Mirza Adityaswara Mengundurkan Diri dari Komisaris Utama Mandiri Sekuritas

Whats New
2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

2023 Bebas Tenaga Honorer, Tjahjo: Alternatifnya Ikut Tes CPNS dan PPPK

Whats New
Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.