Indef Nilai Prioritas RAPBN 2021 Salah Arah, Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Indef Fadhil Hasan menilai, rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) 2021 masih salah arah. Pasalnya, anggaran banyak dialokasikan untuk pertahanan dan ketertiban keamanan.

"Kalau menurut pendapat kami, anggaran RAPBN 2021 itu masih memiliki prioritas yang salah arah. Kalau kita lihat dari 10 K/L yang memiliki anggaran terbesar. Saya kira tercermin baik dari besaran pagunya itu sendiri maupun dari peningkatannya (anggaran) itu," katanya dalam webinar virtual, Kamis (10/9/2020).

Padahal sebut dia, yang dibutuhkan adalah fokus terhadap penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Apalagi, dia memperkirakan pandemi covid belum akan berakhir hingga 2021.

"Kemudian yang kedua adalah kenaikan dua fungsi pertahanan dan ketertiban itu belumlah tepat. Karena kondisi kita ini masih belum menunjukkan bahwa covid itu akan mereda di 2021. Jadi seharusnya ini, anggaran itu lebih banyak dialokasikan penanganan Covid-19 dibandingkan dengan fungsi pertahanan dan ketertiban itu," ujarnya.

Baca juga: Banggar DPR Mulai Bahas RAPBN 2021

Dia menyebutkan, seharusnya RAPBN 2021 lebih banyak dialokasikan untuk sektor kesehatan dan juga fiskal.

"Kalau misalkan berbagai perkiraan itu ada benarnya, Covid-19 belum ada tanda-tanda mereda, jadi seharusnya diprioritaskan terhadap kesehatan. Dan juga insentif pajak karena badan-badan usaha yang mengalami tekanan, termasuk UMKM di dalamnya," katanya.

Dia merinci, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran 2021 sebesar Rp 150 triliun. Kemudian disusul Kementerian Pertahanan sebesar Rp 137 triliun, anggaran Polri sebesar Rp 112 triliun, Kementerian Sosial Rp 92,8 triliun, Kemenkes Rp 84,3 triliun.

Selanjutnya, Kemendikbud Rp 81,5 triliun, Kementerian Agama Rp 67 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 45,7 triliun, Kementerian Keuangan Rp 43,3 triliun, terakhir Kementerian Pertanian Rp 21,8 triliun.

"Jadi, kalau kita lihat dari angka ini, kita melihat bahwa justru anggaran terkait pertahanan dan keamanan ini jumlahnya itu naik signifikan. Dibandingkan dengan anggaran upaya-upaya kita untuk menangani pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi serta peningkatan sektor-sektor ekonomi terdampak Covid-19," katanya.

"Ini belum mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang kita harapkan dari adanya bencana Covid-19," tambah Fadhil.

Baca juga: Di RAPBN 2021, Pemerintah Pangkas 326 Program