Sederet Alasan Risma Berkeras Tolak Tol Masuk Tengah Kota Surabaya

Kompas.com - 13/09/2020, 13:07 WIB
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Dok. Pemkot SurabayaWali Kota Surabaya Tri Rismaharini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berkali-kali menyatakan penolakan atas rencana pembangunan jalan tol yang melintasi jantung Kota Surabaya. Tol tengah kota sendiri masuk dalam proyek strategis nasional.

Jalan tol tengah Surabaya itu digadang-gadang bisa jadi solusi mengatasi kemacetan Subaya karena kendaraan tak dari luar Surabaya tak harus melintasi daerah pinggiran karena bisa langsung terakses ke tengah kota.

Rencana pembangunan Jalan Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur.

Berikut alasan Risma menolak pembangunan tol tengah Kota Surabaya seperti dirangkum dari keterangan resmi Pemerintah Kota (Pemkot Surabaya) seperti dilihat di laman resminya, Minggu (13/9/2020).

Baca juga: Tentang Tol Tengah Surabaya yang Selalu Ditolak Wali Kota Risma

1. Surabaya bisa jadi kota mahal

Risma berpendapat, adanya tol tengah kota akan membuat Surabaya menjadi kota mahal. Dengan begitu, maka kota ini akan dipandang tinggi atau dinilai bagus dan megah.

Kota yang mahal otomatis membuat biaya hidup di Surabaya bisa menjadi lebih mahal. Hal ini justru akan menyulitkan masyarakat yang masuk golongan ekonomi menengah bawah.

“Kalau kota ini menjadi mahal, maka kota itu tidak akan menjadi efisien. Akhirnya yang mampu yang bertahan. Dampaknya, kota ini rentan sekali terhadap kericuhan," jelas Risma.

Selain itu, lanjut dia, kota mahal itu berdampak buruk dan dapat menimbulkan kesenjangan. Banyak efek domino saat Kota Surabaya masuk menjadi kota yang mahal.

Baca juga: Contek Bali, Pemerintah Berencana Bangun Jalan Tol di Labuan Bajo NTT

"Karena apa? Kesenjangan tadi, nanti akan memudahkan orang terjadi demo, amarah. Teorinya ada, aku tidak ngawur. Jadi semua itu harus dihitung,” ungkap dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

KKP Kembali Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi, Simak Syarat dan Jalurnya

Whats New
Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Pertamina dan ExxonMobil Kerja Sama Kembangkan Teknologi Rendah Karbon

Rilis
Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Erick Thohir Bentuk Panitia Holding BUMN Pangan, Ini Fungsinya

Whats New
 SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

SPBG Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran

Whats New
Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Ini Daftar Agen JNE yang Tetap Buka 24 Jam di Libur Lebaran

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

[KURASI KOMPASIANA] Puasa Terakhir, Ini Aneka Hidangan untuk Berbuka yang Bisa Dicoba

Rilis
DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

DPR: Jangan Sampai Perusahaan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
 Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Layanan KRL dan KA Lokal Tetap Beroperasi Saat Libur Lebaran, Simak Perubahannya

Whats New
Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Bakal Merugi, Pengusaha Tolak Kebijakan Tutup Mal Selama Lebaran

Whats New
Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Sarinah Gandeng Dufry, Produk UMKM Bakal Mengisi 100 Gerai Duty Free

Whats New
KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

KKP Mulai Penyidikan Dua Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Lakukan Ilegal Fishing di Selat Malaka

Whats New
Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Daripada Tarif PPN Naik, Pemerintah Dianggap Lebih Baik Naikkan Cukai Alkohol dan Rokok

Whats New
Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Sandiaga Uno Minta Pengelola Mal dan Restoran Patuhi Protokol CHSE

Whats New
Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Ekonom Perkirakan Dampak Kenaikan PPN Bisa Dorong Inflasi Jadi 3-4 Persen

Whats New
462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

462.560 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek via Tol pada 6-12 Mei 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X