Kasus Pailit Properti, Apa Dampaknya ke Konsumen?

Kompas.com - 18/09/2020, 19:38 WIB
Ilustrasi properti www.shutterstock.comIlustrasi properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan terdengar sejumlah kasus kepailitan yang menimpa sejumlah perusahaan pengembang properti.

Padahal, di tengah pandemi virus corona, industri properti nasional tengah berusaha bangkit akibat penjualan yang lesu.

Ketua Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia Erwin Kallo mengatakan, banyak kasus kepailitan dampaknya bisa merugikan banyak pihak.

Baca juga: Survei: Sektor Properti Masih Bertahan di Tengah Pandemi

"Perlindungan terhadap konsumen dan developer properti perlu menjadi prioritas karena acap kali kasus pailit justru ditunggangi oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan tertentu," ujar Erwin dalam webinar di Jakarta, Jumat (18/9/2020)

Ia menyebut, konsumen properti adalah pihak yang paling dirugikan jika terjadi kasus pailit. Hal ini karena konsumen bukan kreditur preferen sehingga pengembalian dana dilaksanakan paling akhir, jika semua pihak telah terbayarkan.

Erwin menyatakan, yang paling untung dalam kasus pailit adalah oknum, para distressed investor dan tentu saja kurator. Sebab, kurator langsung mendapatkan bagian 7 persen di depan, apapun hasil akhir kepailitannya.

Dengan kondisi tersebut, Erwin memandang revisi UU Kepailitan dan PKPU wajib diakselerasi oleh Pemerintah dan DPR. Revisi UU Kepailitan dan PKPU diharapkan mampu menjaga dan melindungi industri properti termasuk konsumen dan developer dari ulah para oknum.

Baca juga: BI: Kenaikan Harga Properti Residensial Melambat

Sementara itu, praktisi hukum dari Hermawan Juniarto & Partners Cornel B Juniarto menilai undang-undang maupun peraturan tentang kepailitan ibarat pisau bermata dua.

Ia mencontohkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"Keduanya secara prinsip merupakan payung hukum bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan yang mengatur tata cara atau mekanisme penyelesaian kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian atau transaksi," jelasnya.

Namun demikian, menurutnya, sebagai pijakan hukum, UU Kepailitan dan PKPU telah mengalami beragam ujian, khususnya berkaitan dengan tingkat efektifitasnya sebagai sumber hukum dalam penyelesaian kewajiban antara kreditur dan debitur di masyarakat.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Watson dan Grab Berkolaborasi Kembangkan Bisnis di Asia Tenggara

Rilis
Kritisi Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Kritisi Proyek Infrastruktur yang Didanai SBSN, Bappenas: Ada yang Kinerjanya Tak Optimal

Whats New
Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Whats New
Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri Akan Berbeda dengan yang Gratis

Whats New
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Turun Berasal dari Penerima Upah dan Jasa Konstruksi

Whats New
RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

RCEP Diprediksi Dongkrak 20 Persen Investasi ke RI

Whats New
Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Tingkatkan Ekspor, Indonesia Perlu Manfaatkan China

Whats New
Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Menaker: Pengelolaan Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Ketat dan Dipagari Regulasi

Whats New
Kata Pedagang soal Penyebab Mahalnya Harga Daging Sapi

Kata Pedagang soal Penyebab Mahalnya Harga Daging Sapi

Whats New
Buka Peluang Bisnis, Angkasa Pura II Cari Pengelola Tunggal Iklan Outdoor

Buka Peluang Bisnis, Angkasa Pura II Cari Pengelola Tunggal Iklan Outdoor

Rilis
2021 Bisnis Makanan Berkonsep Cloud Kitchen Masih Berpeluang Besar

2021 Bisnis Makanan Berkonsep Cloud Kitchen Masih Berpeluang Besar

Smartpreneur
Kadin: 2021 Jadi Peluang RI Tingkatkan Kontribusi Ekspor terhadap PDB

Kadin: 2021 Jadi Peluang RI Tingkatkan Kontribusi Ekspor terhadap PDB

Whats New
Soal Rencana Akuisisi KCI oleh MRT, KAI: Jangan Sampai Transaksi Melemahkan Perseroan

Soal Rencana Akuisisi KCI oleh MRT, KAI: Jangan Sampai Transaksi Melemahkan Perseroan

Whats New
Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Sri Mulyani Berharap Tak Ada Korupsi di Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Surat Utang Syariah

Whats New
Terus Menguat, Aset Kripto Ethereum Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Terus Menguat, Aset Kripto Ethereum Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X