Penanganan Pandemi, Perlu Perbaikan Database Agar Bansos Tepat Sasaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pergerakkan menjadi langkah yang diharapkan bisa menekan penyebaran Covid-19 sehingga kerugian bisa diperkecil. Masyarakat pun harus berela untuk menghabiskan sebagian besar aktivitasnya di rumah.

Kendati demikian, bagi masyarakat miskin dan rentan hal tersebut tentu sulit dilakukan. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan finansial seringkali mengharuskan mereka tetap keluar rumah, sekalipun bukan bekerja di sektor yang esensial atau vital selama masa pembatasan.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) dan Direktur Riset INDEF, Berly Martawardaya mengatakan, untuk bisa mendorong masyarakat mengurangi aktivitasnya di luar rumah adalah dengan menjamin kebutuhan mereka, khususnya bagi yang miskin dan rentan.

Baca juga: Meski PSBB, Sri Mulyani Tegaskan Tak Akan Tambah Alokasi Buat Bansos

Pemberian bantuan sosial (bansos) hingga bantuan langsung tunai (BLT) menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan.

"Di negara-negara lain hal ini sudah dilakukan, ini bukanlah hal yang aneh. Jadi datalah orang-orang yang membutuhkan, termasuk masyarakat miskin dan rentan," ujar dia dalam webinar bertajuk 'Gas-Rem PSBB, Bagaimana yang Efektif?', Jumat (18/9/2020).

Namun yang perlu menjadi perhatian adalah keakuratan data calon penerima bantuan. Menurutnya, Indonesia masih berkutat dalam persoalan data yang sebagain besar daerah belum diperbaharui sejak tahun 2015.

Berly bilang, sekitar 100 kabupaten/kota data masyarakat miskin dan rentan masih tahun 2015, sebagian lagi ada yang masih tahun 2018 atau 2019. Maka, database menjadi persoalan yang perlu diperbaiki agar bansos bisa tepat sasaran.

"Jadi karena masalahnya itu di database, perbaikilah database itu, sehingga bisa membantu mendorong supaya survive secara ekonomi dari segi rumah tangga. Karena ekonomi rumah tangga itu besar kontribusnya (pada ekonomi nasional)," kata dia.

Baca juga: Lanjutkan Bansos hingga Prakerja, Jokowi Anggarkan Rp 419,3 Triliun

Berly mengatakan, saat ini penopang utama ekonomi Indonesia masih berasal dari konsumsi rumah tangga, yang kontribusinya sekitar 55-58 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Melihat pentingnya konsumsi masyarakat, maka alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang senilai Rp 695,2 triliun, juga harus lebih menyasar pada peningkatan daya beli masyarakat.

Ia mengatakan, pemerintah perlu membantu masyarakat yang bekerja di sektor-sektor yang paling terimbas pandemi. Seperti pariwisata, hiburan, restoran, hotel, pasar tradisional, hingga olahraga indoor.

"Karena kalau lebih banyak untuk supply side lewat (penyaluran kredit) bank, itu bank kan saat ini hati-hati sekali buat berikan pinjaman karena ketidakpastian Covid-19 juga. Jadi ke sisi korporasi itu juga agak macet," ungkap dia.