Defisit APBN 2020 Diperkirakan Lampaui 6,34 Persen

Kompas.com - 22/09/2020, 18:03 WIB
ilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran thikstockphotosilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan memperkirakan defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bakal kian melebar. Hal itu disebabkan oleh penerimaan pajak yang sulit mencapai target.

Di sisi lain, beban utang dan beban bunga utang pemerintah yang kian meningkat untuk membiayai APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, defisit APBN 2020 diperkirakan bakal melampaui target yang terdapat dalam Perpres Nomor 72 tahun 2020. Di dalam Perpres tersebut, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca juga: Patroli Laut, Bea dan Cukai Amankan Barang Ilegal Senilai Rp 285 Miliar

"Dengan ada pandemi defisit 6,34 persen, kemungkinan ada melebar lagi, kita monitor seperti apa," ujar Luky ketika memberikan keterangan dalam APBN KiTa, Selasa (22/9/2020).

"Terkait pelebaran defisit ini, penambahan beban utang akan diikuti penambahan beban bunga utang," sambung dia.

Pada APBN 2020, pemerintah menargetkan pembiayaan sebebar Rp 1.220,5 triliun.

Adapun realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 sudah mencapai Rp 693,6 triliun atau 57,2 persen dari target yang tertuang dalam Perpres 72.

Luky mengatakan, pemerintah bakal mengambil langkah-langkah agar beban utang tersebut tidak terlampau berat di masa yang akan datang.

"Salah satunya, kerja sama dukungan support BI (Bank Indonesia) dalam bentuk SKB (Surat Keputusan Bersama) kedua," kata Luky.

Baca juga: Ini Daftar 21 Stasiun Kereta yang Layani Rapid Test Seharga Rp 85.000

Sebelumnya, pemerintah dengan BI sepakat untuk melakukan pembagian beban atau burden sharing untuk pendanaan kepentingan publik. Hal itu tertuang dalam SKB yang dijalankan per 7 Juli 2020.

Pendanaan untuk public goods tersebut meliputi kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah mencapai Rp 397,60 triliun.

Selain menanggung beban utang yang berkaitan dengan public goods, BI juga ikut menanggung beban utang untuk belanja non public goods, khusus UMKM dan korporasi non UMKM, yang sebesar Rp 177,03 triliun.

"Itu cukup bantu meringankan biaya bunga di sekarang dan mendatang," kata Luky.

Baca juga: Utang Melonjak 143 Persen, Sri Mulyani: Beban APBN Luar Biasa Berat...

Dia juga mengatakan pemerintah juga tengah berkomitmen untuk melakukan reformasi perpajakan. Harapannya, terjadi penguatan dan perluasan basis pajak yang lebih berkelanjutan.

"Salah satu caranya dan sudah melakukannya, adalah menyusun omnibus law untuk Cipta Kerja dan Perpajakan. Harapannya memperluas tax base sehingga nanti revenue penerimaan perpajakan bisa diperluas, diperdalam, dan meningkatkan tax ratio," ujar Luky.

Baca juga: Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen, Siap-siap Resesi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X