Aturan Sepeda, Kemenhub: Peraturan Ini Tidak Hanya Datang dari Pemerintah

Kompas.com - 23/09/2020, 21:09 WIB
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mengaku telah melibatkan banyak pihak dalam menyusun Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, dalam membuat aturan ini pihaknya juga telah menampung beberapa aspirasi dari para komunitas pesepeda.

“Saya ingin menyampaikan peraturan ini tidak hanya datang dari pemerintah, bukan, kami susun ini sifatnya bottom up, melibatkan komunitas pesepeda, tidak hanya di Jakarta, tetapi di daerah juga,” ujar Budi dalam diskusi virtual, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Aturan Baru Kemenhub: 7 Kelengkapan Wajib Bagi Pemilik Sepeda

Bahkan, lanjut Budi, aturan ini juga dibuat dengan menggandeng para pakar, kepolisian juga universitas-universitas di Indonesia. Aturan ini juga telah diujicoba di beberapa daerah.

“Kami juga lakukan uji publik di dua kota, di Bandung dan Yogyakarta,” kata Budi.

Menurut Budi, aturan ini dibuat dilatarbelakangi oleh minat masyarakat bersepeda di masa pendemi Covid-19. Melihat fenomena tersebut, pihaknya merasa perlu membuat aturan tentang keselamatan bersepeda di jalan.

“Pemerintah harus hadir untuk jamin keselamatan, karena karakter pesepeda di Indonesia berbeda dengan negara lain,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam PM Nomor 59 Tahun 2020 ini mengatur soal aktifitas yang dilarang dilakukan dalam bersepeda.

Pertama, pengguna sepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatn yang membahayakan keselamatan.

Lalu, pesepeda dilarang mengangkut penumpang, kecuali sepeda dilengkapi dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang sepeda.

Ketiga, pesepeda tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik seluler saat berkendara, kecuali dengan menggunakan perangkat pendengar tambahan.

Kemudian, pesepeda dilarang untuk menggunakan payung saat berkendara.

Kelima, Kemenhub tidak memperbolehkan pesepeda berdampingan dengan kendaraan lain, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas.

Terakhir, pesepeda dilarang untuk berkendaran denan sejajar lebih dari dua sepeda.

Baca juga: Kemenhub: Sepeda Gunung dan Balap Tak Wajib Pakai Sepatbor



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X