Dongkrak Produksi Migas RI, Ini Jurus Menteri ESDM

Kompas.com - 28/09/2020, 09:03 WIB
Menteri ESDM RI Arifin Tasrif, saat menjadi keynote speaker dalam Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIGGC) 2020, Selasa (8/9/2020). DOK. Ditjen EBTKEMenteri ESDM RI Arifin Tasrif, saat menjadi keynote speaker dalam Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIGGC) 2020, Selasa (8/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai sumber energi minyak dan gas ( migas) di Indonesia masih menjadi barang penting dalam beberapa tahun ke depan, meski pemerintah tengah fokus menngenjot bauran energi baru terbarukan.

Namun, Arifin menyoroti produksi migas yang terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Padahal, pada saat bersamaan permintaan terus meningkat. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi ketergantungan terhadap impor dari luar negeri.

"Memang kalau dilihat dari sejarahnya, tahun 70-an bisa menghasilkan 1 juta barrel per hari (bph) dan kita menjadi anggota OPEC, tapi tahun 2000-an sumber kita sudah decline sampai sekarang hanya bisa memproduksi di atas 700.000 bph," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/9/2020).

Baca juga: Bos-bos Kontraktor Hulu Migas Siap Capai Target Produksi Tahun Depan

Guna mengatasi hal tersebut lanjut Arifin, pemerintah mendorong kegiatan eksplorasi migas nasional mengingat masih banyaknya potensi yang belum digarap.

Dengan begitu diharapkan akan terjadi peningkatan cadangan sekaligus menjadi sumber pasokan utama kebutuhan energi nasional.

"Kita punya 128 cekungan (migas) yang masih ada 68 cekungan lagi belum dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor kita ke depan," ungkap Arifin.

Selain itu, optimalisasi kilang juga menjadi jalan lain dalam mengatasi keterbatasan pengelolaan migas.

Kementerian ESDM menargetkan proyek pengembangan kilang atau Refinery Development Masterplan Program (RDMP) di Dumai, Balikpapan, Balongan dan Cilacap dan kilang baru atau Grass Root Refenery (GRR) di Bontang dan Tuban akan tuntas pada tahun 2027.

Melihat kondisi perekonomian dan kebutuhan energi, pemerintah pun melakukan penyelarasan kebijakan agar iklim investasi migas tetap menarik bagi para investor. Salah satunya melalui kebebasan memilih skema kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) antara PSC bagi hasil kotor ( Gross Split) atau PSC pengembalian biaya operasi (Cost Recovery).

Keputusan ini diambil setelah menerima masukan secara langsung dari para kontraktor migas. Arifin menilai kedua skema kontrak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X