Kemenko Perekonomian: Amdal Tidak Dihapus di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 09/10/2020, 14:54 WIB
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat memberi keterangan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Kamis (26/3/2020).
DOKUMENTASI BNPBSekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat memberi keterangan di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta, Kamis (26/3/2020).
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan analisis dampak lingkungan (Amdal) tidak dihapus di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law di sektor lingkungan. Persetujuan lingkungan merupakan persyaratan perizinan berusaha.

Sekretartis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan Amdal hanya disederhanakan supaya tidak berbelit.

"Amdal tidak dihapus, dan tetap ada, akan tetapi prosesnya dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien," ujar Susiwijono dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Gelar Promo, Garuda Indonesia Diskon Tiket hingga 45 Persen

Menurut Susiwijono, di dalam UU Cipta Kerja prinsip dan konsep dasar Amdal tidak berubah, masih sama sesuai dengan ketentuan lama.

Namun kata dia, perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum.

Lebih jauh Susiwijono menjelaskan Amdal juga dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya yaitu dokumen teknis dan ilmiah studi kelayakan lingkungan hidup, yang kemudian digunakan sebagai syarat perizinan berusaha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tahapan izin lingkungan diringkas menjadi tiga tahap yaitu proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha," kata dia.

Baca juga: Mulai Besok, Transaksi di Gerbang Tol Cibitung Dialihkan

Terkait klaster lingkungan, UU Cipta Kerja mengubah Pasal 26 UU Lingkungan Hidup. Semula, pasal menyatakan bahwa penyusunan dokumen Amdal melibatkan masyarakat dan berdasar pada prinsip pemberian informasi yang transparan.

Selain itu, masyarakat yang terdampak dan pemerhati lingkungan hidup dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal ini.

Namun, ketentuan itu diubah sehingga penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian, Pasal 29-31 UU Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Komisi Penilai Amdal yang juga mencakup pakar dan wakil masyarakat serta organissasi lingkungan hidup dihapus.

Baca juga: Gedung Dirusak Massa, Kementerian ESDM: Alhamdulillah Enggak Ada yang Cedera...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Targetkan Nol Emisi pada 2060, Menko Airlangga: Kuncinya Maksimalkan Teknologi Hijau

Targetkan Nol Emisi pada 2060, Menko Airlangga: Kuncinya Maksimalkan Teknologi Hijau

Whats New
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Antam Hari Ini Mulai dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Whats New
Ekonomi Digital Tiap Daerah Tidak Merata, Ini Sebabnya

Ekonomi Digital Tiap Daerah Tidak Merata, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Simak Kurs Rupiah terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga

Whats New
Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Kekhawatiran Omicron Mereda, IHSG dan Rupiah Awal Sesi Kompak Menguat

Whats New
KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

KSPI: Aksi Mogok Nasional 6-8 Desember 2021 Tetap Dilakukan

Whats New
Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Besok Diblokir, Segera Tukarkan Kartu ATM Magnetik BCA Anda!

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Dari Rugi, Laba Bersih INOV Meroket 253,6 Persen pada Kuartal III-2021

Whats New
Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Omicron, Luhut: Kita Hanya Perlu Waspada...

Whats New
Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran akan Omicron Reda, IHSG Lanjutkan Kenaikan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

Dari Tantangan hingga Solusi, Begini Cara Adaptasi Industri Manufaktur di Era New Normal

BrandzView
Biden Tak Akan 'Lockdown', Wall Street Menghijau

Biden Tak Akan "Lockdown", Wall Street Menghijau

Whats New
Durasi Karantina Diperpanjang, Sandiaga Uno: Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Durasi Karantina Diperpanjang, Sandiaga Uno: Pemerintah Utamakan Kesehatan Masyarakat Indonesia

Whats New
Pelita Air Lirik Penerbangan Berjadwal Rute Domestik

Pelita Air Lirik Penerbangan Berjadwal Rute Domestik

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.