Wapres Ma'ruf: Mau Bangun Ekonomi Kerakyatan? Manfaatkan Ziswaf

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi kerakyatan di Indonesia akan kuat dan berdaya saing bila ditopang oleh pemanfaatan zakat, infaq, sodaqoh, dan wakaf (Ziswaf).

Menurut Ma'ruf, gerakan filantropi dari optimasi Ziswaf itu berpotensi besar, mengingat populasi masyarakat muslim di Indonesia merupakan populasi terbanyak di dunia. Pemanfaatan Ziswaf pun mampu menjamin kesejahteraan masyarakat di akhirat.

"Apabila kesadaran itu kita galang terus dan dimanfaatkan menjadi modal produktif bagi jutaan UMKM di kota dan desa, maka jadi faktor pembeda bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Ma'ruf dalam seminar virtual HPN, Peran Serta Pengusaha Nahdliyin dalam Revitalisasi Ekonomi Nasional, Jumat (9/10/2020).

Baca juga: Lembaga Rating Investasi dan LPS Koperasi Bisa Dorong Ekonomi Kerakyatan

Selain Ziswaf, ekonomi kerakyatan bertumbuh bila pemerintah menempuh jalur pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasalnya UMKM merupakan sektor yang paling banyak menjangkau masyarakat.

Tercatat, UMKM merupakan penggerak ekonomi yang dominan karena 90 persen tenaga kerja Indonesia mampu terserap di dalamnya. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional pun cukup besar, dari sisi pajak maupun non-pajak.

"Kesuksesan memberdayakan UMKM merupakan pintu gerbang bagi ekonomi kita dan pemerataan hasil pembangunan di Indonesia," papar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, pemberdayaan UMKM melengkapi segala keunggulan yang sudah dimiliki Indonesia, baik dari sumber daya yang berlimpah, potensi pasar domestik dan global, serta dukungan perangkat regulasi negara yang lebih ringkas.

"Ini semua tidak berarti jika tidak didukung oleh pelaku usaha UMKM. Karena pembangunan ekonomi ditentukan oleh kualitas dan progres pelaku ekonomi, khususnya pelaku usaha," pungkas Ma'ruf.

Baca juga: Mendag: Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Berkomitmen Revitalisasi Pasar Rakyat