Pemerintah Jawab Isu "Pekerja Dikontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 13/10/2020, 09:46 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pendapat akhir pemerintah saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

 

"Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu," bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Pasal UU Nomor 13 Tahun 2003 tersebut secara eksplisit mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau yang biasa disebut dengan PKWT.

PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk jenis pekerjaan tertentu.

Dalam perjanjian PKWT juga mengatur kedudukan atau jabatan, gaji atau upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi.

Baca juga: Buruh Siap-siap Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Kewajiban mengangkat karyawan

Perusahaan hanya bisa melakukan kontrak kerja perjanjian PKWT paling lama 3 tahun. Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap jika ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3 tahun.

Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan kontrak PKWT dilakukan karena perusahaan hanya diperkenankan membuat PKWT satu kali untuk satu orang karyawan ( karyawan kontrak).

Ketika sudah lewat 2 tahun atau diperpanjang kembali untuk 1 tahun, perusahaan hanya memiliki dua pilihan, yaitu tidak memperpanjang kontrak kerja atau mengangkatnya sebagai karyawan tetap.

"Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun," bunyi Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003.

Baca juga: Isi Lengkap RUU Cipta Kerja Bisa Diunduh di Sini

Sementara di RUU Cipta Kerja, pasal PKWT di UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus. Konsekuensi dari hilangnya pasal tersebut yakni perusahaan tidak lagi memiliki batasan waktu untuk melakukan perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya.

"Ketentuan Pasal 59 dihapus," bunyi RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU Cipta Kerja.

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Rilis
Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Rilis
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Whats New
Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Rilis
Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Whats New
Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Whats New
LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

Whats New
Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Rupiah Ditutup Melemah, Ini Faktor Pendorongnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X