Batu Bara Bisa Bebas Royalti, Pemerintah Klaim Tidak Akan Merugikan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan royalti batu bara, bagi para pelaku usaha yang fokus melakukan hilirisasi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 128 A Klaster Energi dan Sumber Daya Mineral Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Insentif tersebut dinilai beberapa pihak akan mengganggu pendapatan negara.

Namun, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko, memastikan insentif berupa 0 persen royalti batu bara bagi pelaku hilirisasi tidak akan merugikan negara.

Baca juga: Panel Surya Siap Salip Batu Bara sebagai Bahan Bakar Listrik Nomor Satu

Menurut dia, hilirisasi mampu menciptakan efek berganda yakni membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan efek berganda itu, maka penerimaan negara yang hilang dari royalti nol persen akan tersubstitusi.

"Kalau industri jalan maka secara agregat pajak memberi keuntungan bagi negara. Bagi daerah juga berdampak untuk pengembangan infrastruktur dan ekonomi penunjang," ujar Sujatmiko dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Sujatmiko pun kembali menegaskan, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan hilirisasi terhadap berbagai produk energi nasional, salah satunya adalah batu bara.

Selain pembebasan royalti, pemerintah juga menyiapkan insentif non fiskal bagi pelaku usaha hilirisasi berupa izin usaha selama umur cadangan tambang.

"Artinya, izin usaha pertambangan tidak lagi dibatasi 20 tahun," katanya.

Lebih lanjut, Sujatmiko mengungkapkan ada tujuh skema hilirisasi batubara yang tengah dikembangkan oleh pemerintah, yakni gasifikasi batu bara, pembuatan kokas (cokes making), underground coal gasification, pencairan batu bara, peningkatan mutu batu bara, pembuatan briket, dan coal slurry/coal water mixture.

"Tujuh hilirisasi ini masa depan batubara kita agar menjadi tulang punggung energi baik di Indonesia maupun dunia," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyoroti aturan pembebasan royalti itu dari sisi penerimaan negara. “Kalau royalti 0 persen terus negara dapat apa,” katanya.

Ia pun mengaku tidak setuju apabila kebijakan ini dinilai mampu mengatasi permasalahan defisit neraca minyak dan gas (migas). Sebagai informasi, salah satu hasil hilirisasi batu bara adalah Dimethyl Ether (DME) yaitu produk alternatif pengganti elpiji.

“Ada yang bilang mengurangi CAD (Current Account Deficit) sektor migas. Saya kira enggak bisa seperti itu,” katanya.

Baca juga: Gasifikasi hingga Briket, 7 Cara Pemerintah Hilirisasi Batu Bara