Penjelasan Menaker Soal "Pegawai Kontrak Seumur Hidup" di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/10/2020, 10:20 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penolakan UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan salah satunya yakni terkait kekhawatiran status pegawai kontrak seumur hidup. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 dihapus.

Di pasal tersebut, UU Ketenagakerjaan melindungi pekerja atau buruh yang bekerja di suatu perusahaan agar bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja dalam periode maksimal paling lama 2 tahun, dan diperpanjang 1 kali untuk 1 tahun ke depan.

Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah, beralasan dihapuskannya Pasal 59 yang mengatur batas waktu karena UU Cipta Kerja menganut fleksibilitas. Hal itu juga sudah lazim diterapkan di negara lain. 

"Kita belajar dari beberapa negara. Jika hal itu diatur di undang-undang, tidak akan ada fleksibilitas pengaturan. Persoalan ini tidak sederhana ketika dinamika tenaga kerja tinggi," kata Ida dikutip dari Harian Kompas, Minggu (18/10/2020).

Baca juga: Peneliti LIPI Sebut UU Cipta Kerja Langgengkan Outsourcing

Ia menuturkan, soal batas waktu PKWT pekerja kontrak masih akan dibahas lagi dalam aturan turunan. Aturan batasan waktu kontrak kerja hingga maksimal 3 tahun dinilai kurang fleksibel.

"Kami sudah sepakat bersama teman-teman di forum tripartit (pemerintah, pengusaha, dan buruh), hal ini akan dibicarakan dalam perumusan peraturan pemerintah (PP). Jadi, tidak diisi sendiri oleh pemerintah," ujar dia. 

Sebelumnya, Anggota Tim Perumus Omnibus Law UU Cipta Kerja perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Aloysius Budi Santoso, menepis kabar bahwa pengusaha akan mempekerjakan pekerja kontrak seumur hidup.

"Kalau ada informasi di publik kita sebagai pengusaha bisa membuat kontrak seumur hidup, itu tidak tepat," tegas dia dalam webinar virtual yang dihelat Apindo DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Baca juga: Mengapa UU Cipta Kerja Disebut Omnibus Law?

Menurut Aloy, di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) masih dibatasi untuk pekerjaan tertentu. Namun, yang masih jadi kebimbangan para pengusaha adalah masa kontrak pekerja dengan status PKWT.

Oleh sebab itu, pengusaha masih menantikan aturan turunan UU Cipta Kerja yang berupa peraturan pemerintah (PP).

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Waskita Jual 30 Persen Saham Tol Medan-Tebing Tinggi ke Investor Asing

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Bangkit? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Merosot 20 Dollar AS, Harga Emas Turun ke Level Terendah 11 Bulan

Whats New
Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Sri Mulyani Sebut Tingkat Konsumsi 30 Persen Penduduk Termiskin RI Sudah Berangsur Pulih

Whats New
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Pemerintah Pastikan Tarif Listrik hingga Juni 2021 Tidak Naik, Ini Rinciannya

Whats New
Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Mau Bisnis Makanan? Simak Dulu 7 Tips Ini

Smartpreneur
[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 |  Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

[POPULER MONEY] Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021 | Kekayaan Elon Musk Hilang Rp 378 Triliun

Whats New
Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Di Depan Ratu Belanda, Sri Mulyani Paparkan Masalah Kesenjangan Akses Keuangan Perempuan RI

Whats New
Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Contoh Daftar Riwayat Hidup dengan Format yang Baik dan Benar

Work Smart
Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Amankan Pasokan Bawang Merah Saat Lebaran, Sang Hyang Seri Gandeng PT Alami Orion Agrotama

Whats New
Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat

Spend Smart
Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Bisnis Resto Terempas, Virtual Dining Concept Sebuah Solusi?

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Tips Membeli Rumah Pertama | Aspek Penting Membangun Tangga di Hunian Kecil | Mengenali Tanda Serangan Rayap di Rumah

Rilis
Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Ekonom: Kalau Enggak Mau Kebanjiran Impor, Jangan Ikut Kerja Sama Dagang!

Whats New
Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Waskita dan HK Siap Lepas Ruas Tol yang Dikelola untuk LPI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X