Kompas.com - 17/10/2020, 07:33 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengesahan UU Cipta Kerja oleh DPR RI direspon dengan demo besar-besaran di sejumlah daerah. Tak jarang, aksi unjuk rasa berujung dengan kericuhan. Pangkal ponolakannya terutama terkait dengan perubahan pasal-pasal ketenagakerjaan.

UU Cipta Kerja berasal dari RUU yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April 2020. UU ini juga seringkali disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

Sebelum adanya UU Cipta Kerja, omnibus law tergolong kurang familiar di telinga masyarakat Indonesia. Ini wajar, mengingat UU Cipta Kerja adalah omnibus law pertama yang disahkan dalam hukum Indonesia.

Omnibus Law sendiri pertama kali mulai dikenal publik Tanah Air sejak disebut-sebut dalam pidato pelantikan Presiden Jokowi di periode keduanya pada Oktober 2019 lalu.

Baca juga: Menaker: UU Cipta Kerja Bergigi Kuat, Tidak Ompong

Lalu kenapa UU Cipta Kerja disebut sebagai omnibus law?

Secara terminologi, omnibus berasal dari Bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, omnibus law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kata omnibus juga dipakai dalam moto atau semboyan negara Swiss yakni "unus pro omnibus, omnes pro uno" yang memiliki arti "satu untuk semua, semua untuk satu" yang menyimbolkan Swiss sebagai negara yang mencintai perbedaan dan pluralisme.

Meski terbilang produk hukum baru di Indonesia, omnibus law lazim dipakai negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Di Amerika Serikat (AS) omnibus law dikenal dengan omnibus bill.

Dalam sistem hukum AS, omnibus bill merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subyek, isu dan programnya tidak selalu saling terkait.

Baca juga: Isi Lengkap RUU Cipta Kerja Bisa Diunduh di Sini

Vietnam dan Philipina adalah dua negara di Asia Tenggara yang sudah lebih dulu mempraktikan omnibus law. Vietnam terbilang sukses menarik banyak investasi setelah pemerintah memberikan berbagai kemudahan di berbagai sektor untuk investor seperti insentif, bebas pajak, dan kemudahan izin. Kemudahan-kemudahan tersebut diberikan setelah terbitnya omnibus law.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Whats New
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Whats New
BPPT Jalankan 'Pilot Plan' untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

Rilis
Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Whats New
Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

[KURASI KOMPASIANA] Jepang Layak sebagai Tuan Rumah Olimpiade hingga Impian Disabilitas Semakin Didengar Dunia

Rilis
Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Realisasi Investasi Kuartal II-2021 Capai Rp 223 Triliun

Whats New
OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

OJK Yakin Pembentukan Klaster Pertanian Bisa Genjot Penyaluran KUR

Whats New
470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

470.504 Pelamar CPNS dan PPPK Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Whats New
RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

RI-Jepang Kembangkan SDM Industri Otomotif Era Industri 4.0 di Tanah Air

Whats New
PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

PPKM Level 4 Diperpanjang, Petani dan Pemilik Komoditas Tetap Bisa Registrasi Resi Gudang

Whats New
Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Pelamar CPNS dan PPPK 2021 Tembus 4,5 Juta Orang

Whats New
Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Lewat Ajaib, Investor Ritel Mulai Booking Saham IPO Bukalapak

Rilis
Jasa Marga Catat Volume Lalu Lintas Turun Sekitar 40 Persen

Jasa Marga Catat Volume Lalu Lintas Turun Sekitar 40 Persen

Whats New
KKP Resmi Larang Cantrang, Diganti Jadi Jaring Tarik Berkantong

KKP Resmi Larang Cantrang, Diganti Jadi Jaring Tarik Berkantong

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X