Kompas.com - 19/10/2020, 06:03 WIB
Seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Riau mengenakan masker saat mendapat giliran masuk bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, di Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah bagi PNS hingga 13 Mei 2020 karena wabah COVID-19, dan PNS disesuaikan dengan sistem kerja dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/FB Anggoro/hp. ANTARA FOTO/FB AnggoroSeorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Riau mengenakan masker saat mendapat giliran masuk bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Riau, di Kota Pekanbaru, Senin (20/4/2020). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah bagi PNS hingga 13 Mei 2020 karena wabah COVID-19, dan PNS disesuaikan dengan sistem kerja dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). ANTARA FOTO/FB Anggoro/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih banyak masyarakat yang bingung atau belum mengetahui perbedaan antara pegawai honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disingkat PPPK atau P3K.

Secara umum keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah baik pemda maupun pusat. Keduanya juga sama-sama berstatus non-PNS.

Lalu apa perbedaan honorer dan PPPK?

Tentang PPPK

Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Baca juga: Mengintip Besaran Gaji Sipir Penjara Lulusan SMA di Kemenkumham

Sekilas, pegawai PPPK hampir serupa dengan perjanjian kontrak yang lazim dilakukan pada perusahaan swasta yang mengacu pada perjanjian tertulis sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gampangnya, PPPK adalah pegawai yang "di-outsourching" oleh instansi pemerintah, baik pemda maupun pusat.

PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi.

"PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan," bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam UU tersebut, pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.

Baca juga: Penasaran Siapa PNS dengan Gaji Tertinggi di Indonesia?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Limit Kartu Kredit Petinggi Pertamina Rp 30 Miliar | Polri Buka 1.035 Formasi CPNS

[POPULER MONEY] Limit Kartu Kredit Petinggi Pertamina Rp 30 Miliar | Polri Buka 1.035 Formasi CPNS

Whats New
Profil Adelin Lis, Pengusaha Kayu Buronan Kakap Kasus Pembalakan Liar

Profil Adelin Lis, Pengusaha Kayu Buronan Kakap Kasus Pembalakan Liar

Whats New
Komisi VII DPR Sarankan Investigasi Menyeluruh Terkait Kebakaran Kilang, Bukan Asal Pecat

Komisi VII DPR Sarankan Investigasi Menyeluruh Terkait Kebakaran Kilang, Bukan Asal Pecat

Rilis
Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Work Smart
Cara Cek BPJS Kesehatan: Tagihan hingga Tarif Terbaru

Cara Cek BPJS Kesehatan: Tagihan hingga Tarif Terbaru

Whats New
Call Center BPJS Kesehatan Terbaru, Bisa Diakses 24 Jam

Call Center BPJS Kesehatan Terbaru, Bisa Diakses 24 Jam

Work Smart
APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

APSD Gandeng Ritase Dorong Digitalisasi Pengelolaan Gudang di Bandara

Whats New
Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Whats New
Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X