Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengaku kerap "mengganggu" Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selama merumuskan kebijakan di tengah pandemi Covid-19.

Kebijakan tersebut terutama yang berkait dengan bidang keuangan.

Menurutnya, inovasi kebijakan Kementerian Pendidikan yang ditelurkan selama kondisi pandemi tidak akan bisa terlaksana bila tidak didukung oleh Kementerian Keuangan.

"Inovasi dilakukan dalam waktu cepat banyak sekali di bidang keuangan, dan tanpa dukungan Kemenkeu ini tidak mungkin akan bisa terjadi," ujar Nadiem ketika memberikan paparan dalam webinar Cerdik bersama Kemenkeu Mengajar, Senin (26/10/2020).

Baca juga: Ini Syarat Penerima Bantuan Kuota Internet Gratis dari Pemerintah

"Saya sama Bu Ani (panggilan akrab Sri Mulyani) itu saya paling sering mengganggu Bu Ani, dan Bu Ani juga sering mengganggu saya," lanjut dia.

Nadiem yang juga mantan CEO Gojek tersebut mengatakan, dalam tiga bulan terakhir dia dan Sri Mulyani kerap berinteraksi untuk menemukan inovasi kebijakan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Hal itu dilakukan lantaran pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang memaksa banyak pihak harus melakukan kegiatan di dalam rumah, salah satunya kegiatan belajar mengajar.

"Kalau mau sempurna ya sudah, rakyat keburu sengsara dulu, jadi kita harus bergerak cepat dengan tetap memikirkan apa yang bisa dilakukan sekarang untuk membantu," ujar dia.

Salah satu kebijakan tersebut yakni memberikan bantuan berupa kuota internet gratis kepada para siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Kebijakan tersebut berlangsung mulai bulan September hingga Desember 2020.

Baca juga: Ini Rincian Kuota Internet Gratis yang Didapat Siswa, Guru, dan Dosen

Setiap bulan, siswa akan mendapat kuota internet gratis sebesar 35 GB, sementara guru menerima 42 GB.

Para mahasiswa dan dosen pun juga mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB per bulannya.

Kemendikbud telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp 8,9 triliun. Adapun Rp 7,2 triliun digunakan untuk memberikan kuota gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen.

Sementara Rp 1,7 triliun lainnya diketahui dialokasikan untuk para para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.