OJK Yakin Sektor Jasa Keuangan Kian Membaik pada Akhir Tahun

Kompas.com - 28/10/2020, 06:53 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017).  Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso memberikan keterangan kepada wartawan hasil rapat perdana DK OJK periode 2017-2022 di Jakarta, Kamis (20/7/2017). Rapat tersebut memutuskan Wimboh sebagai ketua DK OJK, Nurhaida sebagai Wakil Ketua, Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan NonBank, Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit, Tirta Segara sebagai Anggota Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Bank Indonesia dan Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Kementerian Keuangan.
|

Kredit tumbuh satu digit

OJK juga mencatat permintaan kredit belum pulih terlihat dari pertumbuhannya yang hanya mencapai satu digit, yakni sebesar 1,04 persen pada Agustus 2020.

Banyak para debitur meminta keringanan dengan mengajukan restrukturisasi kredit. Per 28 September 2020, program restrukturisasi kredit di perbankan telah mencapai Rp 904,3 triliun untuk 7,5 debitur.

Kemudian di perusahaan pembiayaan, restrukturisasi mencapai Rp 170,17 triliun untuk 4,6 juta kontrak per 29 September 2020.

"Namun, pertumbuhan secara bulanan (month to month/mtm) NPL sudah positif setelah terkontraksi cukup dalam pada April hingga Juni," papar Wimboh

Baca juga: Ini Masalah Rekening Bank yang Buat Pekerja Gagal Terima Subsidi Gaji

Dalam rangka mendorong pemulihan kredit, pemerintah menempatkan dana di bank sebesar Rp 47,5 triliun dan mendorong kredit Rp 166,39 triliun.

Sementara BPD telah menerima penempatan dana sebesar Rp 14 triliun yang mendorong penyaluran kredit Rp 17,39 triliun, dan bank syariah sebesar Rp 3 triliun yang disalurkan dalam bentuk kredit Rp 1,7 triliun.

"Dari pandangan kami, pada akhir tahun ini kondisinya akan lebih bagus dari saat-saat beberapa bulan terakhir," pungkasnya.

Baca juga: Kementerian BUMN Cari 1.000 Putra-Putri Papua untuk Bekerja di BUMN

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X