Ingin Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta? Perhatikan Ini agar Pengajuan Tak Ditolak

Kompas.com - 30/10/2020, 07:39 WIB
Sejumlah pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membuat kue, Minggu (13/9/2020). KOMPAS/PRIYOMBODOSejumlah pekerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, membuat kue, Minggu (13/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pengusaha mikro yang terdampak pandemi.

Bantuan ini pun telah diperpanjang hingga Desember 2020 dengan tambahan penerima sebanyak 3 juta pelaku UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyatakan, dalam prosesnya, hingga saat ini ada banyak pelaku UMKM yang dinyatakan harus ditolak lantaran ada data tidak valid yang masuk saat pendataan dilakukan.

Baca juga: BLT UMKM Diperpanjang, Kemenkop UKM Minta Pemda Lakukan Ini

Dengan demikian, apabila data tersebut dinyatakan tidak valid, para UMKM dinyatakan gagal mendapatkan bantuan.

"Ada sekitar 8 juta data yang ditolak dan harus di-reject karena datanya tidak valid, padahal dari angka itu ada sebanyak 30 persen data yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, asal kepala daerah atau dinas yang berasal dari daerah atau kabupaten/kota bisa segera memperbaikinya dengan cepat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, penyebab data tersebut dinyatakan tidak valid karena ada beberapa poin yang dikosongkan saat mengisi data, seperti alamat tempat tinggal, status pekerjaan, dan salah menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh sebab itu, lanjut dia, Hanung meminta kepada semua dinas daerah yang mengurus program ini untuk memperbaiki segera data-data para pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dengan cepat.

Baca juga: Tak Dapat BLT UMKM, Ini Tips Mengembangkan Usaha lewat Tren

Selain itu, Hanung juga meminta kepada semua pelaku usaha mikro yang sudah dinyatakan menjadi penerima BLT harus segera datang ke perbankan yang sudah ditentukan untuk melakukan verifikasi dan pencairan dana.

Sebab, jika dalam waktu 3 bulan setelah dana sudah diberikan ke perbankan dan tidak melakukan verifikasi atau pencairan,  dana tersebut akan ditarik lagi dan dikembalikan ke pemerintah.

"Kalau mereka (pengusaha mikro) dapat BLT pasti akan diberitahukan dari SMS disuruh ke bank supaya konfirmasi dan sebagainya. Nah, kalau selama 3 bulan enggak ada konfirmasi sama sekali, akan ditarik lagi BLT-nya sama perbankan, dikembalikan ke pemerintah," ungkapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jika PPKM Terus Diperpanjang, Apakah Vaksinasi Covid-19 Bakal Jadi Syarat Tes CPNS?

Jika PPKM Terus Diperpanjang, Apakah Vaksinasi Covid-19 Bakal Jadi Syarat Tes CPNS?

Whats New
Investasi dari Singapura Masih Terbesar di Indonesia

Investasi dari Singapura Masih Terbesar di Indonesia

Whats New
Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat Resmi Diperpanjang

Pendaftaran PPPK Guru di Papua dan Papua Barat Resmi Diperpanjang

Whats New
Pemberlakuan PPKM Level 4 Diprediksi Tak Terlalu Berpengaruh ke Pasar Finansial

Pemberlakuan PPKM Level 4 Diprediksi Tak Terlalu Berpengaruh ke Pasar Finansial

Whats New
Ruangguru Luncurkan Fitur Adapto untuk Siswa SMP dan SMA

Ruangguru Luncurkan Fitur Adapto untuk Siswa SMP dan SMA

Rilis
KKP Legalkan 10 Kelompok Alat Tangkap, dari Pukat Cincin hingga Jaring Tarik

KKP Legalkan 10 Kelompok Alat Tangkap, dari Pukat Cincin hingga Jaring Tarik

Whats New
Ada PPKM, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Diproyeksi Kembali Meningkat

Ada PPKM, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan Diproyeksi Kembali Meningkat

Whats New
Triwulan II-2021, Laba Bank BJB Tumbuh 14,4 Persen

Triwulan II-2021, Laba Bank BJB Tumbuh 14,4 Persen

Whats New
Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Soal Usulan Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk Mal, Ini Kata Pengelola Pusat Belanja

Whats New
KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

KSP Sahabat Mitra Sejati Berikan Pembiayaan dan Pendampingan untuk UMKM

Whats New
Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Realisasi Investasi Semester I-2021 Rp 442,8 Triliun, Baru 49,2 Persen dari Target

Whats New
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 3 Persen pada 2021, Ekspor Jadi Penopang

Whats New
BPPT Jalankan 'Pilot Plan' untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

BPPT Jalankan "Pilot Plan" untuk Bantu Kembangan Energi Baru Terbarukan di RI

Rilis
Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Pendaftaran Prakerja Gelombang 18 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

Whats New
Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Sektor Pariwisata dan Transportasi Bakal Diguyur Insentif Modal Kerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X