Kompas.com - 02/11/2020, 06:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah telah menetapkan dan mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2021 naik sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp 1.868.777. Sebelumnya, UMP Jatim tahun 2020, sebesar Rp 1.768.777,08

Kenaikan UMP ini ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Namun, kenaikan UMP tersebut menurut Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur Jazuli tidak memberikan azas kemanfaatan khususnya bagi buruh Jawa Timur.

"Saat ini nilai UMK terendah di Jatim tahun 2020 sudah mencapai angka sebesar Rp 1,9 juta. Seharusnya, nilai UMP Jatim tahun 2021 sebesar Rp 2,5 juta atau setidaknya tidak boleh lebih rendah dari nilai UMK tahun 2020," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Upah Minimum Tidak Naik, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional

Dengan demikian, dapat memangkas disparitas atau kesenjangan upah minimum antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Karena menurut dia, dalam aturannya, UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.

"Kemudian kami juga mempertanyakan kepada gubernur dasar kenaikan UMP Jatim tahun 2021 sebesar 5,65 persen atau sebesar Rp 100.000," ujarnya.

Dia membandingkan UMP Jatim dengan UMK di Kota Surabaya dan Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan saja, kata dia, UMKnya tetap tinggi yaitu sebesar 120 persen atau selisihnya naik menjadi Rp 2.416.381, yang sebelumnya sebesar Rp 2.287.157

"Saat ini kami lagi mempelajari isi keputusan gubernur tersebut, karena dalam waktu dekat kami berencana melakukan Gugatan Hukum terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021," katanya.

Selain itu, pihaknya juga berencana melakukan aksi demonstrasi menuntut penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta tuntutan UMP pada 2 November dan 9 November 2020.

"Puncak aksi demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 10 November 2020 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan untuk memperjuangkan kenaikan UMK dan UMSK tahun 2021 di Jawa Timur. Sekaligus penolakan UU Omnibus Law tentang Cipta Kerja," ujarnya.

Baca juga: Kemnaker Sebut Baru 15 Daerah yang Putuskan Tidak Menaikkan UMP 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Garap Penataan Trotoar Jakarta, Semen Indonesia Gunakan Produk Beton Ramah Lingkungan

Whats New
Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Tol BSD Terendam saat Hujan Lebat, Ini Penyebabnya Menurut Kementerian PUPR

Whats New
Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Whats New
Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.