Kompas.com - 01/11/2020, 20:00 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan yang dilakukan oleh tiga kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY yang telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

"Hal ini benar, karena menggunakan (pertimbangan) PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu caranya menghitung year to year, dari September 2019 sampai September 2020," katanya melalui tayangan video yang diterima Kompas.com, Minggu (1/11/2020).

Dalam video tersebut, Said juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk tidak menaikkan UMP.

Baca juga: Jawa Tengah dan DIY Naikkan UMP 2021, Ini Kata Menaker

Jawa Barat lebih memilih mengikuti acuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Gubernur Jawa Barat keliru menggunakan surat edaran Menaker. Maka harus menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai dengan yang dilakukan Gubernur Anies, Gubernur Ganjar dan Sri Sultan Hamengkubuwono," ucapnya.

Dia menilai bahwa SE Menaker tersebut tidak tepat dijadikan pedoman atau acuan. Said Iqbal menegaskan, para kepala daerah harus memperhitungkan upah minimum dari kondisi perekonomian serta inflasi masing-masing daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut SE Menaker justri keliru atau tidak tepat. Sebab kata dia, seharusnya penetapan UMP justru mempertimbangkan PDB dan inflasi.

Baca juga: Listrik DKI dan Sekitarnya Padam, Erick Thohir Datangi Kantor PLN

"KSPI meminta seluruh gubernur untuk menaikkan UMP, UMK, UMSK berdasarkan perhitungan PDB atau pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi di masing-masing daerahnya," kata dia.

KSPI menilai pernyataan Kemenaker soal 25 gubernur telah menyetujui penggunaan SE Menaker hanya klaim belaka. Said mengatakan telah mengecek informasi tersebut.

Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan tahun ini.

Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing provinsi. Sejauh ini, ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memutuskan UMP tahun depan mengalami kenaikan yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DIY.

Baca juga: Ini Penyebab Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.