3 Provinsi Naikkan UMP 2021, Ini Tanggapan KSPI

Kompas.com - 01/11/2020, 20:00 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keputusan yang dilakukan oleh tiga kepala daerah yakni Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur DIY yang telah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021.

"Hal ini benar, karena menggunakan (pertimbangan) PDB (Produk Domestik Bruto), yaitu caranya menghitung year to year, dari September 2019 sampai September 2020," katanya melalui tayangan video yang diterima Kompas.com, Minggu (1/11/2020).

Dalam video tersebut, Said juga meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk tidak menaikkan UMP.

Baca juga: Jawa Tengah dan DIY Naikkan UMP 2021, Ini Kata Menaker

Jawa Barat lebih memilih mengikuti acuan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Gubernur Jawa Barat keliru menggunakan surat edaran Menaker. Maka harus menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 sesuai dengan yang dilakukan Gubernur Anies, Gubernur Ganjar dan Sri Sultan Hamengkubuwono," ucapnya.

Dia menilai bahwa SE Menaker tersebut tidak tepat dijadikan pedoman atau acuan. Said Iqbal menegaskan, para kepala daerah harus memperhitungkan upah minimum dari kondisi perekonomian serta inflasi masing-masing daerah.

Ia menyebut SE Menaker justri keliru atau tidak tepat. Sebab kata dia, seharusnya penetapan UMP justru mempertimbangkan PDB dan inflasi.

Baca juga: Listrik DKI dan Sekitarnya Padam, Erick Thohir Datangi Kantor PLN

"KSPI meminta seluruh gubernur untuk menaikkan UMP, UMK, UMSK berdasarkan perhitungan PDB atau pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi di masing-masing daerahnya," kata dia.

KSPI menilai pernyataan Kemenaker soal 25 gubernur telah menyetujui penggunaan SE Menaker hanya klaim belaka. Said mengatakan telah mengecek informasi tersebut.

Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan tahun ini.

Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing provinsi. Sejauh ini, ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memutuskan UMP tahun depan mengalami kenaikan yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah dan DIY.

Baca juga: Ini Penyebab Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Jakarta dan Sekitarnya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Ini Proyek Tol yang Menggusur Bangunan Milik Tommy Soeharto

Whats New
Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bagaimana Prediksi IHSG Awal Pekan? Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Lampaui AS, China Jadi Negara yang Datangkan Investasi Asing Langsung Terbesar Selama Pandemi Covid-19

Whats New
Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Produsen Baterai ABC Buka Lowongan Kerja, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Akan Dilakukan di Stasiun dan Terminal

Whats New
Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Mengapa Indonesia Terlalu Bergantung Impor Sapi dari Australia?

Whats New
[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

[POPULER MONEY] 7 Provinsi dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Indonesia | Tommy Soeharto Gugat Pemerintah

Whats New
Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Whats New
Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Tak Terima Bangunannya Digusur Proyek Tol, Tommy Soeharto Gugat Pemerintah RI Rp 56 Miliar

Whats New
ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

ORI019 Ditawarkan Mulai Besok, Ini Besaran Kuponnya

Earn Smart
Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Kementerian ESDM Sebut Luas Bukaan Lahan Tambang di Kalsel Sangat Kecil

Whats New
BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

BNI Buka Lowongan Kerja Relationship Manager NBFI, Minat?

Work Smart
Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Tangani Dampak Bencana Sulbar dan Kalsel, Kementan Sekaligus Perbaiki Sektor Pertanian

Rilis
Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Pantau Pemulihan Pariwisata, Sandiaga Uno Akan Berkantor di Bali

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X