Kompas.com - 01/11/2020, 16:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memimpin rapat Bipartit membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk penerapan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (20/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat memimpin rapat Bipartit membahas mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk penerapan UU Cipta Kerja, di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021.

Dia berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021.

"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (1/11/2020).

Baca juga: Tak Ikut Perintah Menaker, Ganjar dan Sultan Kompak Naikkan UMP 2021

Dengan demikian, dirinya menegaskan, surat edaran hanyalah referensi saja. Sebab menurut dia, keputusan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan ranah dari para gubernur.

"Sehingga apabila ada pertimbangan lain daerah semestinya sudah menghitung dengan prudent (bijaksana)," ujarnya.

Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan UMP. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP tahun 2021 sama dengan tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kendati demikian, keputusan final penetapan UMP 2021 tetap diserahkan kepada kepala daerah masing-masing provinsi. Sejauh ini, baru dua daerah di Pulau Jawa yang memutuskan UMP tahun depan mengalami kenaikan yakni Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Dinar Titus Jogaswitani menyebutkan, terdapat 30 provinsi sepakat mengikuti surat edaran ketetapan upah minimum dari Menaker.

"Dalam pemantauan ada 30 provinsi," ujarnya.

Baca juga: Listrik DKI dan Sekitarnya Padam, Erick Thohir Datangi Kantor PLN

Sebagaimana diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 yang ditujukan kepada gubernur se-Indonesia. SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi telah ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh kepala daerah pada 31 Oktober 2020 kemarin.

Baca juga: Ini Penyebab Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Jakarta dan Sekitarnya



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Whats New
Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Work Smart
Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Whats New
Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Rilis
Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Whats New
Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Startup Lokal, Evermos Raih Pendanaan Rp 426 Miliar dari Investor

Rilis
Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Laporkan Aktivis ke Polisi, Luhut: Tak Elok Rasanya Mengkritik tetapi Tidak Bicara Langsung

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

IHSG Ditutup Menguat 0,78 Persen, Asing Borong BBRI, BBCA, dan TLKM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.