Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi Data Covid-19, Luhut Minta Menkes Gandeng Telkomsigma dan Mendagri

Kompas.com - 15/11/2020, 11:56 WIB
Ade Miranti Karunia,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan segera bekerja sama dengan BUMN Telkomsigma untuk meningkatkan infrastruktur digital dan sistem informasi manajemen Covid-19.

Selain itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan integrasi Data Covid-19 dengan data kependudukan (NIK).

Menurut Luhut, tindakan tersebut penting demi optimalisasi manajemen data Covid-19 secara nasional.

Baca juga: Pengusaha Soal RUU Minol: Dilarang, Miras Oplosan Bisa Marak

Hal ini dia kemukakan saat memimpin rakor virtual mengenai Perbaikan Manajemen Data Covid-19 pada Jumat (13/11/2020) lalu.

“Fase satu perbaikan sistem NAR (New All Record) yang dilakukan oleh Pusdatin dan Telkomsigma disambut baik oleh para pengguna. Kecepatan dan kelancaran entry data sudah lebih baik,” kata Luhut melalui keterangan tertulis.

Luhut yang juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 ingin mendorong perwujudan big data (maha data) kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan sebagainya.

Saat ini, Pusdatin Kemenkes bersama dengan Telkomsigma sedang melakukan perubahan infrastruktur digital dan sistem informasi manajemen Covid-19 (termasuk sistem NAR untuk hasil laboratorium).

Luhut menambahkan, perbaikan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Satu Data Kesehatan.

Proses penguatan manajemen data Covid-19 ini akan dikoordinir oleh Pusdatin.

“Saya minta perubahan infrastruktur digital dan sistem informasi manajemen Covid-19 harus menggunakan teknologi terbaru dan mumpuni untuk mengakomodasi kebutuhan penanganan pandemi agar tidak ada kendala teknis ketika diakses oleh publik,” ujar dia.

Dalam rakor virtual tersebut, Menteri Kesehatan Terawan menyatakan siap mendukung perwujudan Satu Data Kesehatan, termasuk untuk pengadaan infrastrukturnya.

Baca juga: Fenomena Garuda: Rugi Rp 15 Triliun, Sahamnya Justru Meroket 40 Persen

“Saya support apa saja yang bisa dilakukan oleh Kemenkes, misalnya untuk infrastruktur yang bisa diadakan tahun ini, kami siap,” ujar Terawan.

Menyambung pernyataan Menkes, Pelaksana tugas (Plt) Kapusdatin Anas Maruf mengatakan, pihaknya kini sudah berkoordinasi dengan berbagai pengampu sistem informasi terkait Covid-19 termasuk dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang memiliki data kependudukan (NIK).

“Kami sudah bertemu dengan pihak Ditjen Dukcapil untuk melakukan pencocokan konsep untuk mengintegrasikan sistem NAR dengan data NIK,” kata Anas.

Sementara itu, Direktur Telkomsigma Tanto Suratno menyatakan, pihaknya siap mendukung perbaikan infrastruktur digital dan sistem informasi manajemen data Covid 19.

Namun demikian, dia mengungkapkan masih adanya beberapa kendala dalam sistem yang perlu segera dibenahi agar server jaringan tidak melemah saat diakses bersama-sama.

Untuk ini, Luhut mengusulkan agar dalam pekan ini Telkomsigma segera bertemu kembali dengan Pusdatin Kemenkes untuk merinci rencana perbaikan dalam jangka waktu dekat.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan, selama ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani Covid-19, dia menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem manajemen kesehatan di Indonesia, terutama terkait manajemen data. Dari rapat koordinasi ini, saya melihat ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta," kata Luhut, beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Era Suku Bunga Tinggi, Jago Syariah Buka Kemungkinan Penyesuaian Bagi Hasil Deposito

Whats New
Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Bank Neo Commerce Tunjuk Eri Budiono Jadi Dirut Baru

Whats New
Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Soal Laba Bank, Ekonom: Masih Tumbuh di Bawah 5 Persen Sudah Sangat Baik

Whats New
Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Menperin Bantah Investasi Apple di Indonesia Batal

Whats New
Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Jago Syariah Jajaki Kerja Sama dengan Fintech Lending

Whats New
Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Kolaborasi Es Krim Aice dan Teguk, Total Investasi Rp 700 Miliar

Whats New
OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

OJK: Pendapatan Premi di Sektor Asuransi Capai Rp 87,53 Triliun Per Maret 2024

Whats New
Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Sudah Dibuka, Ini Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 67

Whats New
Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Barang Bawaan dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Minta Jastiper Patuhi Aturan

Whats New
Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Pasca-Lebaran, Kereta Cepat Whoosh Jadi 48 Perjalanan dengan Tarif mulai Rp 150.000

Whats New
Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Bagaimana Aturan Perlintasan Kereta Api di Indonesia? Ini Penjelasan KAI

Whats New
Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Penempatan di IKN, Pemerintah Buka Formasi 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK

Whats New
Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Daftar 8 Instansi yang Buka Lowongan CPNS 2024 Lewat Sekolah Kedinasan

Whats New
Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 4 Mei 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Mendag Sebut Rumah Potong Hewan Wajib Punya Sertifikat Halal Oktober 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com