Firdaus Putra, HC
Komite Eksekutif ICCI

Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Kompas.com - 25/11/2020, 19:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pengambilan keputusan bukan berdasar voting per orang, melainkan proporsional berdasar kelompok. Misalnya, Kelompok Pemproses memiliki suara 40 persen, Kelompok Produsen 40 persen, dan 20 persen sisanya pada Kelompok Outlet.

Prinsipnya tidak ada yang memiliki suara dominan. Dengan cara begitu, ko-operasi atau kerja sama secara alamiah dimungkinkan. Bila satu kelompok memiliki aspirasi tertentu, mereka harus memperoleh dukungan kelompok yang lain.

Di sanalah hakikat demokrasi lahir, proses check and balance dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Hilang potensi

Sekali lagi, praktik seperti itu di Indonesia belum bisa diterima sebab belum ada regulasi yang mengatur. UU No. 25 Tahun 1992 yang disempurnakan melalui UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 juga belum mengatur itu.

Padahal di luar negeri, model dan praktik seperti itu sudah membudaya sejak tahun 1970an. Bisa dikatakan kita telat 30-40 tahunan di banding negara lain.

Itu mirip seperti adagium dalam hukum, "Het recht hink achter de feiten aan", yang artinya hukum selalu tertatih-tatih tertinggal di belakang realitas.

Realitas memungkinkan dan menghendaki sebuah model collaborative economy, namun regulasi serta kelembagaan yang ada belum mampu mengakomodasinya.

Adagium itu sesungguhnya bukan untuk mengamini, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita harus menyempurnakan apa-apa yang tertinggal tadi.

Dengan tiadanya norma yang mengatur itu, kita kehilangan potensi. Berbagai modalitas para pihak yang bila dikonsolidasi membuat lebih efisien serta berlipat ganda, menjadi tak bisa diaktivasi.

Keterbatasan itu sesungguhnya berdampak langsung pada capaian ekonomi masyarakat. Contohnya, petani produsen menjadi tak memperoleh nilai lebih dari suatu rantai pemrosesan tertentu. Mereka hanya menerima harga pembelian stok saja.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.