Awali Tugas Menteri KP Ad Interim, Luhut Serahkan DIPA 2021 dengan Pagu Anggaran Rp 6,65 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengawali hari pertama bertugas, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada 9 pejabat eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Adapun nominal pagu alokasi anggaran KKP tahun depan sebesar Rp 6,65 triliun.

Luhut menjelaskan, penyerahan DIPA 2021 sebelum tahun berjalan lantaran ingin mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2021.

Baca juga: Kebijakan Gaji PNS Bakal Diubah, BKN: Berkaitan dengan Kondisi Keuangan Negara

“Pagu anggaran KKP sebesar Rp 6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021,” ujar Luhut melalui keterangan pers, Jumat (27/11/2020).

Luhut menambahkan, dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan.

Terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah.

Begitu pula dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menurutnya agar dapat dilakukan sedini mungkin.

Selain itu, Luhut meminta semua jajaran pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja.

Luhut pun menyatakan akan selalu terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai KKP.

"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," ujar Luhut.

Baca juga: Pertamina Youthpreneur 2020 Jaring 30 Startup Terpilih

Usai penyerahan DIPA, Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I KKP.

Dia ingin memastikan program kerja di KKP tidak terhenti meski adanya kondisi penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat dari keterlibatan sejumlah pejabat di KKP.

Termasuk menterinya, Edhy Prabowo yang kini telah ditetapkan jadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster.

"Tadi saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti," kata Luhut.