Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut ke Jepang Bahas SWF, Mentan Jadi Menteri KP Ad Interim hingga 10 Desember

Kompas.com - 02/12/2020, 19:58 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim. Hal ini berdasarkan dari Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang ditandatangani hari ini.

Jabatan tersebut dalam surat Mensesneg hanya berlaku mulai hari ini hingga 10 Desember 2020. Lantaran, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengemban jabatan Menteri KP Ad Interim sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.

Juru bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pimpinannya tersebut sedang berada di Jepang, Tokyo.

"Lagi ada di Tokyo ini sama Pak Luhut (Jodi mendampingi). Baru tiba barusan tadi," katanya dihubungi Kompas.com, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Luhut: Insya Allah Pasokan Vaksin Covid-19 Siap Desember

Jodi menjelaskan, Luhut di Tokyo dalam rangka pertemuan membahas mengenai Sovereign Wealth Fund (SWF). Namun, keberadaannya di sana hanya hingga tanggal 5 Desember 2020.

"Rencananya akan bertemu dengan JBIC (Japan Bank for International Cooperation), pensiun funding, dan masih banyak lagi," ujar dia.

Selanjutnya, Luhut akan melakukan perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA) hingga tanggal 10 Desember. Di sana, Luhut juga membahas hal yang sama dengan pertemuannya di Tokyo, yakni terkait SWF.

"Setelah itu, kita akan ke Abu Dhabi, Riyadh bahas Sovereign Wealth Fund," katanya.

Sementara itu, Duta Besar RI-Tokyo Heri Akhmadi membenarkan kunjungan kerja Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut.

Dia mengatakan, Presiden menugaskan Luhut dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk berbicara dengan pemerintah dan pengusaha di Tokyo agar mendapatkan dukungan pembentukan Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) di Indonesia atau lebih dikenal dengan Nusantara Investment Authority (NIA).

"Kunjungan kedua menteri ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Presiden dan PM Jepang di Bogor, tanggal 20 Oktober 2020," ujar Heri.

Baca juga: Kepada Investor, Luhut Jualan Kondisi Ekonomi RI, Omnibus Law, hingga Energi Baru Terbarukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LPS Sebut Tapera Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

LPS Sebut Tapera Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat

Whats New
Kelancaran Transportasi Jadi Tantangan di RI, RITS Siap Kerja Sama Percepat Implementasi MLFF

Kelancaran Transportasi Jadi Tantangan di RI, RITS Siap Kerja Sama Percepat Implementasi MLFF

Whats New
Sebelum Kembali ke Masyarakat, Warga Binaan Lapas di Balongan Dibekali Keterampilan Olah Sampah

Sebelum Kembali ke Masyarakat, Warga Binaan Lapas di Balongan Dibekali Keterampilan Olah Sampah

Whats New
TLPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan

TLPS Pertahankan Tingkat Suku Bunga Penjaminan

Whats New
BRI Life Fokus Pasarkan Produk Asuransi Tradisional, Unitlink Tinggal 10 Persen

BRI Life Fokus Pasarkan Produk Asuransi Tradisional, Unitlink Tinggal 10 Persen

Whats New
Dukung Pengembangan Industri Kripto, Upbit Gelar Roadshow Literasi

Dukung Pengembangan Industri Kripto, Upbit Gelar Roadshow Literasi

Whats New
Agar Tak 'Rontok', BPR Harus Jalankan Digitalisasi dan Modernisasi

Agar Tak "Rontok", BPR Harus Jalankan Digitalisasi dan Modernisasi

Whats New
Emiten Beras, NASI Bidik Pertumbuhan Penjualan 20 Pesen Tahun Ini

Emiten Beras, NASI Bidik Pertumbuhan Penjualan 20 Pesen Tahun Ini

Whats New
Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

Sri Mulyani Tanggapi Usulan Fraksi PDI-P soal APBN Pertama Prabowo

Whats New
Menhub Sarankan Garuda Siapkan Tambahan Pesawat untuk Penerbangan Haji

Menhub Sarankan Garuda Siapkan Tambahan Pesawat untuk Penerbangan Haji

Whats New
Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera

Apindo: Pengusaha dan Serikat Buruh Tolak Program Iuran Tapera

Whats New
Orang Kaya Beneran Tidak Mau Belanjakan Uangnya untuk 5 Hal Ini

Orang Kaya Beneran Tidak Mau Belanjakan Uangnya untuk 5 Hal Ini

Spend Smart
Apindo Sebut Iuran Tapera Jadi Beban Baru untuk Pengusaha dan Pekerja

Apindo Sebut Iuran Tapera Jadi Beban Baru untuk Pengusaha dan Pekerja

Whats New
Emiten Produk Kecantikan VICI Bakal Bagi Dividen Tunai Rp 46,9 Miliar

Emiten Produk Kecantikan VICI Bakal Bagi Dividen Tunai Rp 46,9 Miliar

Whats New
Apa Itu Iuran Tapera yang Akan Dipotong dari Gaji Pekerja?

Apa Itu Iuran Tapera yang Akan Dipotong dari Gaji Pekerja?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com