Menteri PPN: Pandemi Menyadarkan Kita bahwa Sistem Kesehatan Indonesia Rentan

Kompas.com - 09/12/2020, 12:32 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Mengatasi Dampak Pandemi Terhadap Ibu dan Anak Rentan secara virtual, Senin (28/9/2020) Dokumentasi Humas BappenasMenteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Mengatasi Dampak Pandemi Terhadap Ibu dan Anak Rentan secara virtual, Senin (28/9/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, pandemi Covid-19 telah menyadarkan semua pihak terkait hal yang sangat penting.

"Pandemi Covid-19 menyadarkan kita, sistem kesehatan Indonesia masih rentan terhadap goncangan pandemi," kata Suharso dalam seminar internasional Bisnis, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi INDEF secara virtual, Rabu (9/12/2020).

Suharso menuturkan, rentannya sistem kesehatan di RI menyadarkan pemerintah untuk segera berbenah. Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan, antara lain memperbanyak rumah sakit rujukan maupun memenuhi kebutuhan atau kapasitas laboratorium.

Pemerintah pun mesti meningkatkan penanganan pasien dan terus memberikan dukungan distribusi APD maupun alat kesehatan bagi tenaga medis.

Baca juga: Pandemi Menjadi Katalis Transformasi Digital di Perbankan

Namun di saat bersamaan, pengolahan limbah medis perlu perhatian lebih serius, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

"Ada tantangan baru dengan adanya peningkatan sampah medis maupun nonmedis, seperti masker, APD bekas, dan alat-alat medis lainnya. Ini perlu jadi perhatian kita," ungkap Suharso.

Lebih lanjut dia bilang, pandemi Covid-19 telah menjadi momentum bangsa dalam menjalankan pembangunan Indonesia yg lebih baik, yakni pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, pembangunan ekonomi jangka panjang pasca Covid-19 harus didesain ulang agar dapat memberikan basis ekonomi yang kokoh, menjamin kesehatan yang baik, menciptakan lapangan kerja, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang.

"Untuk mewujudkan pemulihan pembangunan yang lebih baik, diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tapi juga aktor pembangunan daerah, filantropi, pelaku usaha, akademisi, pakar, dan organisasi masyarakat," pungkasnya.

Baca juga: Ketika Jusuf Kalla Singgung Pengusaha Terkaya RI Berbisnis Rokok



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Whats New
Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Earn Smart
KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

Whats New
Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Kemenhub Kurangi Operasional Dermaga dan Kapal di Merak-Bakaheuni

Whats New
Bahlil Sebut Ada Peluang Pengembangan Ekonomi Baru di Lebak Banten

Bahlil Sebut Ada Peluang Pengembangan Ekonomi Baru di Lebak Banten

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X